BANGIL, Radar Bromo - Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Pasuruan cukup tinggi.
Tak hanya diminati banyak penyedia lokal. Nilai transaksinya pun tak main-main.
Dari total anggaran belanja barang jasa yang menyentuh Rp1,8 triliun tahun ini, pemerintah bahkan menargetkan 40 persen diantaranya belanja e-purchasing. Bisa lewat e-katalog maupun toko daring.
Fungsional Pengelola Barang Jasa BPBJ Kabupaten Pasuruan, Susiadi Hari Priyanto mengungkapkan, potensi pertumbuhan e-purchasing di Kabupaten Pasuruan masih sangat besar.
“Kami optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak, program e-purchasing akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Pasuruan,” ujarnya.
Salah satu faktor kunci keberhasilan program ini, adalah partisipasi aktif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Hingga triwulan ketiga, total ada 951 penyedia yang terdaftar. Sebanyak 426 di antaranya merupakan UMKM.
“Hal ini menunjukkan bahwa e-purchasing telah menjadi sarana yang efektif untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.
Hingga September 2024, nilai transaksi e-katalog telah mencapai Rp 118,35 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Susiadi yakin, hingga akhir tahun bisa menyentuh 40 persen dari dari total anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 yang mencapai Rp 1,8 triliun.
Baca Juga: Proses Pengadaan Lahan untuk Ekspansi Kawasan PIER Ditengarai Bermasalah, Petani Demo
“Karena ada juga pengadaan melalui toko daring yang sampai triwulan kedua mencapai Rp7.875.952.968,” imbuhnya.
Meskipun begitu, program e-purchasing di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi beberapa tantangan. Terutama terkait dengan kesiapan teknologi UMKM.
Banyak UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital.
“Maknaya, banyak juga diantara penyedia yang datang untuk konsultasi. Mau tidak mau, tetap kami dampingi agar mereka berkembang,” sampainya. (tom/one)
Editor : Ronald Fernando