MAYANGAN, Radar Bromo - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo di Jalan Basuki Rahmat (Basra), Kota Probolinggo, rencananya akan difungsikan mulai 6 November 2023. Sejauh ini, ada 11 instansi yang menyiapkan pelayanan di gedung ini. Namun, Pemkot berusaha mengajak tiga instansi lain agar bergabung dalam MPP.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo Mohammad Abbas mengatakan, ada tiga pelayanan yang belum masuk MPP. Di antaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bea Cukai, dan PLN. Sejauh ini masih dikoordinasikan agar mereka juga menyediakan pelayanan di MPP.
Sebenarnya, ada tiga pelayanan lain yang juga tidak masuk MPP. Yaitu, Samsat, Kantor Imigrasi, dan BPJS Kesehatan. Namun, kata Abbas, kantor Samsat dan Kantor Imigrasi tak jauh dari MPP. Sedangkan, BPJS Kesehatan beralasan capaiannya hampir 100 persen, sehingga tidak akan antre. “Kami masih mengupayakan PLN, BPN, dan Kantor Bea Cukai bisa masuk MPP,” katanya.
Sejauh ini ada 11 instansi yang telah masuk MPP. Yakni, Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kemenag, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Pengadilan Agama, KPU, Bawaslu, PDAM, dan Kantor Pajak Pratama (KPP).
Pemkot juga masih memberikan ruang bagi instansi lain yang juga memberikan pelayanan masyarakat ikut bergabung. Seperti, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Perbankan di luar Bank Jatim atau koperasi yang ingin bergabung, kami persilakan. Mungkin ingin lebih memudahkan masyarakat,” kata Abbas. (riz/rud)
Editor : Jawanto Arifin