KRAKSAAN, Radar Bromo - Kabupaten Probolinggo masuk jajaran 40 besar nasional dalam penilaian kinerja pelayanan publik.
Berdasarkan hasil evaluasi terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kabupaten Probolinggo menempati peringkat ke-37 dengan predikat A.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Probolinggo dalam kelompok daerah dengan kualitas layanan publik berkategori tinggi.
Predikat A diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menjalankan standar pelayanan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah M. Sjaiful Efendi, mengatakan, hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi dari pembenahan yang dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam beberapa tahun terakhir.
“Penilaian ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan pelayanan publik yang dilakukan perangkat daerah mulai terlihat hasilnya,” kata Sjaiful saat ditemui usai apel ASN.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang dijalankan tidak hanya menyentuh aspek regulasi dan administrasi.
Tetapi juga tata kelola serta budaya kerja aparatur. Perubahan tersebut, jadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan daerah yang selama ini dikenal sebagai rujukan pelayanan publik, posisi Kabupaten Probolinggo kini semakin kompetitif.
“Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang selama ini menjadi benchmark nasional, jaraknya sudah semakin dekat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak tertinggal,” ujarnya.
Meski demikian, Sjaiful menegaskan bahwa capaian tersebut bukan titik akhir. Hasil evaluasi KemenPAN RB justru harus dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan lanjutan.
“Predikat A bukan alasan untuk berpuas diri. Tahun ini seluruh OPD harus menaikkan standar layanan. Kita harus berani menargetkan hasil yang lebih tinggi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut target menembus 10 besar nasional bukan sesuatu yang mustahil, selama ada kesamaan komitmen di internal birokrasi.
“Target 10 besar realistis jika ASN memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab,” katanya.
Sjaiful juga menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada peran ASN sebagai garda terdepan.
Menurutnya, pelayanan tidak cukup dijalankan sebatas memenuhi prosedur administratif.
“Pelayanan publik adalah soal kehadiran negara di tengah masyarakat. Di situ integritas dan kepercayaan publik dipertaruhkan,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid