Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Kiprah Komisi II DPRD Kota Probolinggo di Tahun 2025: Fokus Gali Potensi-Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Transparansi Setoran Retribusi

Arif Mashudi • Selasa, 23 Desember 2025 | 13:05 WIB
FOKUS TINGKATKAN PAD: Komisi II DPRD Kota Probolinggo menggelar RDP dengan Dishub, DKUP dan BPPKAD untuk menggali pendapatan asli daerah.
FOKUS TINGKATKAN PAD: Komisi II DPRD Kota Probolinggo menggelar RDP dengan Dishub, DKUP dan BPPKAD untuk menggali pendapatan asli daerah.

KOMISI II DPRD Kota Probolinggo bermitra dengan sejumlah perangkat daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Mulai dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP), BPPKAD hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

Selama tahun 2025, komisi II fokus mendorong perangkat daerah terkait untuk dapat meningkatkan potensi PAD dan direalisasikan.

Seperti saat mendorong realisasi pelaksanaan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Di dalam perda tersebut, di antaranya mengatur soal retribusi bedak dan kios Pasar Gotong Royong yang selama ini tidak maksimal realisasinya.

Selain itu, komisi II juga mengupas potensi PAD dari retribusi parkir tepi jalan. Dishub diminta untuk lebih maksimal dengan menertibkan dan transparansi setoran hasil retribusi.

Komisi II juga membongkar kesalahan dalam sistem laporan keuangan pada PUDAM Bayuangga Kota Probolinggo. Dimana saat itu, PUDAM belum setorkan PAD dari bagi hasil laba PUDAM tahun 2024 itu sendiri.

Semua itu karena kesalahan sistem keuangan yang lebih mementingkan pembayaran iuran pensiun para pegawai. Hingga terkait keuangan PUDAM hanya masuk dalam rekening deposit dari laba tiap tahunnya.

Ketua Komisi II DPRD, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd mengatakan, selama tahun 2025 ini, pihaknya fokus pada optimalkan realisasi PAD. Pihaknya mencoba menggali lebih dalam terkait sumber-sumber potensi PAD, hingga persoalannya.

Dari situ, pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui hambatan hingga solusi dalam peningkatan PAD.

”Komisi II mendorong untuk perda PDRD itu bisa dimaksimalkan dalam realisasinya. Seperti halnya retribusi bedak-kios Pasar Gotong Royong, harus bisa dimaksimalkan penagihannya. Sehingga, tidak ada tunggakan atau piutang,” terangnya.

Selain itu, retribusi parkir tepi jalan, kata Riyad, memiliki potensi yang lebih besar dari pada realisasi yang ada. Pihaknya meminta Dishub untuk lebih transparan dalam realisasi setoran retribusi parker tepi jalan menjadi PAD.

”Kami sudah kumpulkan dari pihak Dishub dan perwakilan jukir, untuk membahas bersama terkait potensi PAD dari retribusi parker tepi jalan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Terkait PUDAM Bayuangga sempat menjadi perhatian serius komisi II. Sebab, PUDAM diduga kuat salah dalam sistem laporan keuangan.

”Kami berusaha, potensi PAD Kota Probolinggo untuk bisa dimaksimalkan. Termasuk dari asset-aset Kota Probolinggo pun telah dilakukan pembahasan serius bersama oleh komisi II,” terangnya.

PROGRAM PUSAT: Ketua Komisi II : Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd meninjau dan monitoring langsung pembangunan gudang dan kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Wonoasih.
PROGRAM PUSAT: Ketua Komisi II : Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd meninjau dan monitoring langsung pembangunan gudang dan kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Wonoasih.

Kawal Program KMP Terealisasi

DPRD Kota Probolinggo memiliki peran dan tanggung jawab, untuk merealisasikan progam pemerintah pusat atau Presiden RI juga terealisasi di daerah.

Salah satunya, program Koperasi Merah Putih (KMP) yang dibawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP). 

Komisi II mendorong mulai pembentukan dan pendirian akta KMP di 29 Kelurahan se Kota Probolinggo. Hasilnya, KMP di 29 kelurahan sudah terbentuk dan berbadan hukum. KMP dinilai strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

”Sebanyak 17 koperasi merah putih, sudah mulai pembangunan gudang dan kantornya. Sisanya, akan direalisasikan tahun 2026,” katanya.

PROGRAM PUSAT: Ketua Komisi II : Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd meninjau dan monitoring langsung pembangunan gudang dan kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Wonoasih.
PROGRAM PUSAT: Ketua Komisi II : Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd meninjau dan monitoring langsung pembangunan gudang dan kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Wonoasih.

Riyad menegaskan, KMP diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. DPRD melalui Komisi II akan memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Program Koperasi Merah Putih harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Kami di Komisi II akan terus mengawal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan agar program ini berjalan optimal,” ujarnya. (mas/fun/*)

 

Komposisi Komisi II

Ketua: Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd.
Wakiil Ketua: H. Sahri Trigiantoro, S.H
Sekretaris: Hj. Farina Churun Inin, A.Md.
Anggota: - H. Syaifudin DZ
- Masda Putri Amelia, S.IP, M.A
- Ellyas Aditiawan, S.I.Kom
- Tri Atmojo Adip Susilo, S.Pt
- dr. Evariana, M.Kes

Editor : Fandi Armanto
#Komisi 2 #dprd kota probolinggo #probolinggo