KANIGARAN, Radar Bromo - Kebijakan Pemkot Probolinggo yang berencana menyewa mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabat, menjadi sorotan badan anggaran (banggar) DPRD Kota Probolinggo.
Pasalnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, menyewa 8 unit mobil listrik selama 5 bulan dengan menelan anggaran Rp 1 miliar lebih, dianggap pemborosan.
Apalagi, wali kota dr Aminuddin Walikota sebelumnya menolak pengadaan mobil dinas baru.
Dengan alasan untukl efisiensi anggaran. Namun dalam perjalananan tahun 2025, malah diadakan pengadaan meski dengan sistem sewa kendaraan dinas.
”Kami menyikapi sekarang ini tahun efisiensi. Sedangkan kendaraan yang masih ada masih banyak dan bisa untuk mendukung kegiatan pemerintah,” kata Saiful Iman, anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo.
Menurut Iman, pemkot harus mengkaji ulang terkait rencana pengadaan sewa mobil dinas listrik.
Apalagi, dengan anggaran Rp 1 miliar hanya sewa 5 bulan. Jika memang dibutuhkan mobil dinas tersebut, dilakukan kajian untuk membeli baru.
”Perlu kaji ulang, karena lebih efisiensi dan hemat kalau membeli aja. Karena lebih hemat 7,5 miliar dalam 5 tahun. Sedangkan untuk perawatan selama 5 tahun untuk 8 kendaranaan cuma butuh 1,5 M,” terangnya.
Selain itu ditegaskan Iman, wali kota pernah memberikan pernyataan dari pada anggaran untuk mobil dinas, lebih baik untuk kepentingan masyarakat biar lebih manfaat.
Jika pemkot beralasan tidak ada anggaran untuk pengadaan baru, padahal dari sisi lain dana efisiensi DPRD masih ada Rp 3 miliar.
”Daripada di-Silpakan, lebih baik buat beli kendaraan listrik baru, kalau memang kendaraan dinas ini penting sekali,” kata dia.
“Tapi yang jadi pertanyaan, jika memang tidak ada anggaran karena efisiensi, kenapa masih memaksa untuk sewa. Alasan efisiensi, malah jelas bikin tidak efisiensi, alasaan tidak ada anggaran, kita masih ada anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Muchlas Kurniawan, anggota Fraksi Golkar mengatakan, pemkot harus mengkaji ulang untuk pengadaan sewa kendaraan dinas tersebut.
Jika hasil kajian malah membuat anggaran besar, lebih baik pengadaan mobil dinas baru.
Tetapi, jika memang hasil kajian tersebut, sistem lebih efisiensi dan efektif, tentunya dirinya mendukung.
”Terpenting harus ada hitungan dan kajian yang jelas. Jangan sampai niatnya efisiensi anggaran, malah pemborosan,” tegasnya. (mas/fun)
Editor : Abdul Wahid