PASURUAN, Radar Bromo-Rencana pemerintah pusat menanggung gaji dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah mendapat respon positif dari pemerintah daerah.
Pemkot Pasuruan memilih menunggu informasi pasti melalui kantor regional (kanreg) BKN di kota Surabaya. Sejauh ini, pemda belum mendapat informasi yang jelas.
Sebelumnya, pemerintah pusat dan banggar DPR RI telah menyetujui untuk mengalokasikan anggaran Rp 23 triliun dalam rancangan (R-APBN) 2027 untuk menanggung gaji PPPK di lingkungan pemda. Sasaran utamanya adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan, Supriyanto menuturkan, pihaknya memang sudah mendengar rencana gaji PPPK di daerah ditanggung pusat. Tentu pemkot sangat mendukung karena bisa mengurangi beban bagi APBD.
Namun pihaknya belum menerima informasi jika kebijakan itu akan mulai dilaksanakan pada Januari mendatang. Sampai saat ini, pemda belum menerima tembusan itu dari BKN atau kementerian keuangan. Kanreg BKN Sursbaya juga belum menerima info serupa.
"Saya belum tahu. Kanreg BKN Surabaya juga belum memberi info. Kalau iya, kanreg biasanya memberikan tembusan," jelasnya.
Mantan Camat Purworejo ini menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan langkah apapun untuk mendukung kebijakan pusat tersebut.
Seperti menghitung total PPPK dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pemkot masih menunggu surat dari pusat.
Katanya, beberapa waktu lalu, komisi I DPRD Kota Pasuruan juga sempat menanyakan hal serupa saat wacana itu pertama kali mengemuka. Pihaknya pun sempat mengecek kebenarannya melalui kanreg BKN. Namun saat itu, kanreg mengaku belum mendapat informasi.
