Radar Bromo - Pemerintah memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali digelar pada 2026. Proses pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) tersebut direncanakan mulai berlangsung pada November ini.
Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
“Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini akan sudah dilakukan proses pendaftaran,” kata Prasetyo.
Menurutnya, rekrutmen CPNS diperlukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sebab, setiap tahun terdapat PNS yang memasuki masa pensiun sehingga perlu dilakukan pengisian formasi baru.
Selain untuk menggantikan pegawai yang purnatugas, penerimaan CPNS juga disiapkan guna mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Sejumlah agenda strategis membutuhkan tenaga aparatur yang cukup agar dapat berjalan secara optimal.
“Karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawalan,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi yang selama ini berperan dalam pelayanan publik. Tidak hanya guru dan dosen, tetapi juga petugas pemadam kebakaran, anggota Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis lainnya.
“Memutuskan PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada Saudara-Saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar,” ujar Prasetyo.
“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan atau tenaga pelaksanaan lain,” tambahnya.
Pemerintah juga memberikan peluang bagi pegawai yang sudah berstatus PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kesempatan menjadi PNS melalui mekanisme seleksi yang berlaku.
Salah satu hal yang masih menjadi pembahasan adalah persyaratan batas usia. Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan adanya ketentuan khusus bagi PPPK Penuh Waktu pada bidang tertentu yang membutuhkan pengalaman serta keahlian khusus.
“Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan, penerapan kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai awal pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, pemerintah menyiapkan dua langkah dalam penataan ASN, yakni membuka rekrutmen CPNS baru pada November 2026 serta meningkatkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai tahun depan.
Catatan redaksi: Informasi ini bersumber dari pernyataan Mensesneg. Detail formasi, persyaratan, jadwal lengkap, dan mekanisme pendaftaran CPNS belum dijelaskan dalam bahan berita, sehingga sebaiknya tidak ditambahkan sebagai kepastian.
