PASURUAN, Radar Bromo - Angka kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2025, berhasil ditekan hingga menyentuh angka 6,18 persen.
Meski mencatatkan tren positif dengan penurunan sebesar 0,14 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 6,32 persen, capaian ini rupanya masih meleset dari target yang diproyeksikan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi tersebut belum mampu menembus target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang membidik angka kemiskinan di kisaran 5,10 persen hingga 5,99 persen.
Tekanan inflasi pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok, disinyalir menjadi pemicu utama melebarnya jarak (gap), antara realisasi di lapangan dengan target makro tersebut.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, menguraikan, penurunan ke angka 6,18 persen tetap merupakan progres positif, yang membuktikan program intervensi pemerintah berjalan dengan baik di masyarakat.
Menurut Kokoh, dinamika ekonomi makro dan fluktuasi daya beli, menjadi faktor penentu eksternal yang sangat dinamis.
Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, standar minimal pengeluaran atau Garis Kemiskinan (GK), otomatis akan terkoreksi naik.
"Penanganannya juga sangat dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi dan daya beli masyarakat di lapangan," katanya.
Kondisi ini, membuat kelompok masyarakat yang berada di kategori rentan miskin, sangat mudah tergelincir kembali ke bawah garis kemiskinan akibat pendapatan yang stagnan.
Guna mengantisipasi tantangan ekonomi ke depan, Pemkot Pasuruan kini mulai mengevaluasi skema penyaluran bantuan sosial.
