Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BGN Tegaskan Program MBG Tidak Mengurangi Hak Sektor Pendidikan

M
Siswa SMA Negeri 10 Surabaya sedang menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
Siswa SMA Negeri 10 Surabaya sedang menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

Advertisement

Radar Pasuruan - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memberikan penjelasan terkait isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan atau mengambil anggaran pendidikan. BGN menegaskan informasi tersebut tidak tepat dan perlu diluruskan.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa anggaran MBG memang masuk dalam kategori fungsi pendidikan. Namun, pengelompokan tersebut dilakukan karena sebagian besar penerima manfaat program merupakan peserta didik.

Menurutnya, masih banyak kesalahpahaman yang muncul dalam pemberitaan mengenai sumber serta klasifikasi anggaran program MBG.

Advertisement

"Ini merupakan klasifikasi anggaran berdasarkan tujuan dan penerima manfaat, bukan berarti anggaran tersebut diambil dari pagu kementerian pendidikan atau mengurangi hak sektor pendidikan," kata Dian dalam keterangannya, Senin (22/6).

Dian menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis justru menjadi bentuk investasi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, program tersebut diharapkan mampu mendukung proses belajar yang lebih optimal.

Menurutnya, kondisi kesehatan dan kecukupan gizi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran di sekolah.

"Justru MBG merupakan tambahan investasi negara untuk mendukung proses belajar. Anak yang sehat, tidak lapar, tidak anemia, dan memperoleh gizi yang cukup akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Karena alasan itulah banyak negara memasukkan program makan sekolah ke dalam investasi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia," katanya.

BGN mengakui bahwa pembahasan mengenai anggaran negara sering menjadi perhatian masyarakat. Namun, Dian meminta agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat menjelaskan secara tepat perbedaan antara klasifikasi fungsi pendidikan dan penggunaan anggaran pendidikan.

Ia menilai kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda sehingga tidak seharusnya disamakan.

"Saya memahami bahwa isu anggaran selalu menarik perhatian publik, dan tentu saja clickbait banget. Namun akan lebih tepat apabila pemberitaan menjelaskan perbedaan antara 'masuk dalam fungsi pendidikan' dan 'mengambil anggaran pendidikan', karena keduanya memiliki makna yang sangat berbeda," tegasnya.

Advertisement
Editor : Moch Vikry Romadhoni

Artikel Terkait

Duduk Perkara 15 Balita Stunting di Jati Mayangan Kota Probolinggo Tak Lagi Terima MBG

Duduk Perkara 15 Balita Stunting di Jati Mayangan Kota Probolinggo Tak Lagi Terima MBG

Diduga, persoalan ini terjadi karena belum masuknya data penerima manfaat B3 Posyandu Merpati 2 ke dalam SPS 2

MBG Harus Bergizi, tapi Terlebih Dahulu Harus Aman

MBG Harus Bergizi, tapi Terlebih Dahulu Harus Aman

Catatan Teknologi Pangan atas Kasus Keracunan dan Pentingnya Reformasi Sistem Produksi–Distribusi Makan Bergizi Gratis

Evaluasi Menu MBG Dua SPPG di Kota Probolinggo

Evaluasi Menu MBG Dua SPPG di Kota Probolinggo

Satgas MBG Kota Probolinggo tidak hanya mendatangi SPPG Kanigaran 04. Satgas juga meninjau SPPG Mayangan 05 untuk menindaklanjuti keluhan te

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer