KRAKSAAN, Radar Bromo - Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Hingga Oktober 2025, jumlah warga dengan HIV tercatat hampir menyentuh angka dua ribu.
Di tengah keterbatasan anggaran, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo mulai memetakan strategi lanjutan untuk tahun depan.
Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi internal KPA yang digelar di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ yang juga menjabat Ketua KPA menekankan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak bisa disederhanakan sebagai urusan medis semata.
Menurut Fahmi, dampak HIV/AIDS merembet ke berbagai sektor, mulai dari ketahanan keluarga hingga kualitas sumber daya manusia.
“Ini persoalan kemanusiaan. Banyak kasus menyentuh perempuan dan anak yang justru tidak mengetahui bagaimana mereka tertular,” ujarnya.
Fahmi juga mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan HIV/AIDS pada 2026 akan semakin berat seiring menurunnya dukungan anggaran.
Jika pada 2025 alokasi dana masih berada di kisaran Rp 300 juta, tahun depan diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 200 juta.
“Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih cerdas. Anggaran boleh terbatas, tetapi komitmen tidak boleh surut,” katanya.
Salah satu sorotan utama adalah masih kuatnya stigma terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV).
Stigma tersebut dinilai tidak hanya menghambat proses pengobatan, tetapi juga memukul kondisi sosial dan ekonomi keluarga terdampak.
Karena itu, Fahmi mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan yang hidup dengan HIV.
“Ibu-ibu terdampak harus tetap punya ruang untuk produktif. Usaha kecil bisa menjadi pintu agar keluarga tetap bertahan secara ekonomi,” tambahnya.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mencatat, hingga 22 Oktober 2025 terdapat 1.926 penderita HIV ber-KTP Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 254 orang dilaporkan meninggal dunia akibat AIDS.
Angka ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pendampingan masih perlu diperkuat.
Sekretaris KPA Kabupaten Probolinggo Ismail Pandji menjelaskan, peran KPA saat ini lebih diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Ia menegaskan komitmen daerah untuk mendukung target nasional Three Zero pada 2030: nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, dan nol diskriminasi terhadap ODHIV.
Menurut Ismail, keterbatasan anggaran bukan berarti upaya pencegahan harus berhenti.
Sosialisasi dan edukasi dapat tetap berjalan dengan memanfaatkan forum-forum yang sudah ada, seperti pertemuan desa, sekolah, maupun kegiatan di tingkat kecamatan.
Selain itu, rumah singgah Bromo Shelter masih dimanfaatkan sebagai tempat pendampingan bagi ODHIV dan keluarga selama menjalani pengobatan.
Pendekatan jemput bola melalui kunjungan rumah serta pelatihan peningkatan kapasitas juga terus dilakukan sepanjang 2025.
“Kolaborasi lintas OPD dan inovasi di lapangan menjadi kunci. Targetnya bukan sekadar menekan angka, tetapi memastikan ODHIV tetap mendapatkan hak dan pendampingan yang layak,” tandasnya. (mu/fun)
Editor : Fandi Armanto