BANGIL, Radar Bromo - Hak pekerja yang tidak dipenuhi, menjadi biang perselisihan terbanyak di dunia kerja Kabupaten Pasuruan tahun ini.
Dari 62 kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, 37 di antaranya perselisihan hak atau normatif.
Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker mencatat, 23 kasus lain berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sisanya, dua perkara, adalah sengketa kepentingan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Pasuruan Achmad Imam Ghozali menyebut angka itu, sebagai alarm bagi kedua belah pihak.
Perusahaan dan serikat pekerja, katanya, perlu lebih patuh pada aturan ketenagakerjaan.
"Tingginya sengketa hak dan PHK menuntut kesadaran bersama. Manajemen perusahaan maupun serikat pekerja, harus lebih patuh regulasi dan memperkuat dialog bipartit di internal perusahaan," kata Ghozali-sapaannya.
Dari 62 kasus itu, 16 selesai lewat Perjanjian Bersama. Sebanyak 17 perkara dicabut, baik karena kedua pihak berdamai maupun selesai di luar mekanisme lanjutan. Delapan perkara sudah sampai tahap anjuran dari mediator.
Artinya, lebih dari separuh kasus, tepatnya 33, berakhir lewat kesepakatan atau pencabutan.
Namun 21 perkara atau sepertiga lebih, masih berjalan di meja mediasi dan belum ada kepastian bagi pekerja maupun perusahaan.
Ghozali mengatakan Disnaker memilih musyawarah sebagai jalan utama. Ruang dialog dibuka lebih dulu, sebelum persoalan naik ke tahap berikutnya.
