PROBOLINGGO, Radar Bromo - Pengerjaan rehabilitasi lanjutan rumah dinas (rumdin) wakil wali Kota Probolinggo, sempat surplus.
Namun kini progres pengerjaannya minus atau terlambat satu persen.
Keterlambatan itu terungkap ketika Komisi III DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (21/9).
Diduga, proyek senilai Rp 1,2 miliar ini minus keterbatasan modal pelaksana dan bahan material.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Heri Poniman mengatakan, sejak awal DPRD sudah mengingatkan pihak pelaksana agar pengerjaannya jangan sampai molor.
Sebab, proyek tahap pertama pada 2025 terlambat hingga lewat tahun anggaran. “Progres pengerjaan terlambat satu persen,” katanya.
Keterlambatan pengerjaan, kata Poniman, dikarenakan pasokan material telat. Bahan material telat karena modal atau keuangan pelaksana tidak mencukupi, sehingga persoalannya sama dengan sebelumnya, masalah modal tidak cukup.
“Kami sudah konfirmasi ke Dinas PUPR, progres pengerjaan minus satu persen dan baru terealisasi 60 persen. Selesai atau tidak selesai, itu tergantung dari modal pelaksana. Jika modal kurang, bahan akan terlambat dan berdampak pada pengerjaan, juga terlambat,” terangnya.
Dimas selaku pelaksana dari CV Akbar Bintang Persada asal Kota Malang mengatakan, pengerjaan terlambat dikarenakan kurang cepatnya para pekerja dan keterlambatan bahan. Namun pihaknya tetap berusaha pengerjaan rumdin ini bisa selesai tepat waktu.
“Jika dihitung progres pekerjaan sampai saat ini, saya yakin progres pekerjaan tidak minus. Karena ada hasil pekerjaan yang saat ini sudah selesai bagian atap, tidak masuk perhitungan progres,” terangnya.
Diketahui, rehab lanjutan rumdin wakil wali Kota Probolinggo tahun ini ditender dengan pagu anggaran Rp 1.417.500.000.
Dari 19 penyedia yang mengajukan penawaran, CV Akbar Bintang Persada ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sekitar Rp 1,272 miliar. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga