SUKAPURA, Radar Beomo-Adanya penumpukan jip wisata di sepanjang akses menuju Seruni Point, Kecamatan Sukapura, berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas ketika kunjungan wisatawan meningkat.
Pemkab Probolinggo menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pembatasan parkir di badan jalan hingga pemeriksaan kelaikan kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan Edy Suryanto mengatakan, persoalan lalu lintas di kawasan wisata tersebut tidak cukup ditangani dengan penataan parkir.
Kondisi kendaraan dan pola pergerakan lalu lintas juga perlu diperhatikan karena akses menuju kawasan wisata relatif sempit.
“Penataan kawasan Seruni Point perlu dilakukan secara bersama-sama. Kami tidak hanya berbicara mengenai parkir, tetapi juga memastikan kendaraan jip yang digunakan wisatawan memenuhi aspek kelaikan serta lalu lintas tetap aman dan lancar,” kata Edy.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah jip yang diparkir di sisi kanan dan kiri jalan menuju Seruni Point.
Ketika jumlah wisatawan meningkat, kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dapat mempersempit ruang gerak kendaraan.
Sebagai langkah jangka pendek, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Probolinggo menyiapkan free area di sepanjang jalur menuju Seruni Point.
Area tersebut akan diberi markah atau tanda agar tidak digunakan untuk parkir dan tetap tersedia sebagai ruang manuver jip wisata.
“Free area ini harus benar-benar dijaga agar tidak digunakan untuk parkir. Ruang tersebut diperlukan sebagai tempat manuver kendaraan sehingga ketika terjadi peningkatan jumlah wisatawan, arus kendaraan tetap dapat bergerak dan kemacetan bisa ditekan,” ujar Edy.
Namun, penataan ruang jalan tidak akan efektif jika tidak diikuti pengaturan parkir dan kepatuhan pengemudi.
Karena itu, pemerintah juga menyiapkan Terminal Jembatan Kaca sebagai salah satu kantong parkir untuk mengurangi kendaraan yang berhenti di badan jalan.
Selain parkir, kondisi kendaraan jip yang mengangkut wisatawan menjadi perhatian. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Bambang Singgih Hartadi menambahkan, pemeriksaan menggunakan perangkat portable akan dilakukan pada 28-30 September 2026.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gerbang Wisata Sukapura dan Terminal Jembatan Kaca. Langkah tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah jip yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaikan jalan.
“Uji portable akan kami laksanakan pada 28 sampai 30 September 2026. Lokasinya di Gerbang Wisata Sukapura dan Jembatan Kaca. Ini menjadi bagian dari upaya memastikan kendaraan yang digunakan wisatawan memenuhi persyaratan kelaikan jalan,” kata Bambang.
Menurut Bambang, pemeriksaan kendaraan penting dilakukan karena jeep beroperasi pada jalur menuju kawasan wisata dengan karakteristik jalan yang relatif sempit. Pengaturan kendaraan juga perlu dilakukan oleh petugas yang memahami kondisi lalu lintas di lapangan.
Dishub berencana melibatkan masyarakat sekitar dalam pengaturan parkir. Namun, sebelum menjalankan fungsi tersebut, masyarakat akan mendapatkan pelatihan mengenai pengaturan lalu lintas dan parkir.
“Selain uji kelaikan, penataan parkir juga akan melibatkan masyarakat sekitar. Sebelum dilibatkan, masyarakat akan mendapatkan pelatihan mengenai pengaturan lalu lintas dan parkir,” ujarnya.
Persoalan lain yang dibahas adalah kemungkinan terjadinya lonjakan kendaraan akibat perubahan akses menuju kawasan wisata Bromo. Penutupan kawasan secara mendadak dapat membuat wisatawan yang sebelumnya merencanakan perjalanan ke Bromo mengalihkan tujuan ke Seruni Point.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan volume jeep dalam waktu singkat. Karena itu, forum mendorong agar informasi mengenai perubahan atau penutupan akses kawasan wisata dapat disampaikan lebih awal sehingga pengelola, pengemudi, dan wisatawan memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian.
Dishub juga membahas aspek keselamatan perjalanan, termasuk kemungkinan pembahasan lebih lanjut terkait perlindungan asuransi apabila terjadi kecelakaan.
Bambang mengatakan penataan lalu lintas di Seruni Point membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalannya saling berkaitan, mulai dari kendaraan, parkir, pengaturan jalan hingga informasi perubahan akses wisata.
“Penataan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan komitmen pengemudi jeep, masyarakat, pengelola kawasan, aparat dan seluruh pihak terkait agar kelaikan kendaraan, parkir dan kelancaran lalu lintas dapat berjalan bersama,” katanya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid