KADEMANGAN, Radar Bromo – Sejak akhir 2024, rest area dan gerai UMKM di depan Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, sudah selesai dibangun.
Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2026, tempat yang pembangunannya menghabiskan anggaran miliaran itu tak kunjung difungsikan.
Kondisi itu tak ayal mendapat sorotan dari DPRD Kota Probolinggo. Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menyayangkan lambannya pemanfaatan rest area dan gerai UMKM tersebut.
Menurutnya, fasilitas yang menelan anggaran miliaran rupiah itu rampung dibangun sejak akhir 2024.
Karena itu, seharusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sejak 2025.
Akibatnya, proyek yang digadang-gadang menjadi pengungkit ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut terkesan mangkrak.
Baca Juga: Setahun, Rest Area-Gerai UMKM Kota Probolinggo Mangkrak, Begini Alasan DKUP
"Itu kan sudah selesai dibangun akhir tahun 2024. Harusnya, sudah bisa dimanfaatkan dan digunakan tahun 2025. Ternyata sampai sekarang belum juga difungsikan atau ditempati," katanya.
Muchlas menjelaskan, pembangunan kawasan tersebut menelan anggaran yang tidak sedikit.
Selain pembangunan rest area dan gerai UMKM, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membangun akses jembatan sebagai pintu masuk dan keluar kawasan.
Karena itu, ia menilai pemerintah semestinya tidak hanya merencanakan pembangunan fisik. Namun juga menyiapkan tahapan pemanfaatan setelah proyek selesai dikerjakan.
Menurutnya, proyek dengan nilai investasi besar harus segera memberi manfaat bagi masyarakat. Terlebih tujuan utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.
"Kami akan meminta pada Pemkot untuk segera fungsikan rest area gerai UMKM itu. Supaya pembangunan proyek tersebut tidak muspro," tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Probolinggo Farina Churun Inin.
Menurutnya, rest area dan gerai UMKM itu terkesan mubazir. Sebab, pembangunannya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Namun hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bahkan, menurutnya, pada 2025 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk menambah jumlah gerai UMKM di lokasi tersebut.
Namun hingga pertengahan 2026, kawasan itu tetap belum difungsikan.
Farina menilai lambatnya pemanfaatan kawasan tersebut tidak lepas dari persoalan perencanaan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala mulai dari desain jembatan yang terlalu tinggi, kurangnya koordinasi antarpihak, hingga studi kelayakan yang dinilai tidak dilakukan secara maksimal.
Padahal, lokasi rest area tersebut tergolong strategis dan memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain menjadi tempat pemasaran produk UMKM, kawasan itu juga telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti musala, kamar mandi, dan fasilitas lainnya.
"Saran saya untuk segera dilakukan tawaran ke investor dikelola pihak ketiga, seperti McD dan lainnya. Tapi, tetap ada ruang untuk UMKM Kota Probolinggo. Agar segera dapat dimanfaatkan," terangnya.
Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo membantah anggapan bahwa rest area dan gerai UMKM itu mangkrak selama satu setengah tahun.
Kepala DKUP Slamet Suwantoro menjelaskan, pembangunan rest area dan gerai UMKM memang dilaksanakan pada 2024.
Namun, sepanjang 2025 fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan karena masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Baru pada akhir 2025, kami menerima penyerahan rest area dan gerai UMKM tersebut. Yaitu setelah proses pemeliharaan bangunan dan paving selesai dilakukan,” katanya.
Setelah menerima aset tersebut, DKUP kembali melakukan pengembangan kawasan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD 2025. Dalam program tersebut, pemerintah menambah satu unit gerai UMKM baru.
Tidak hanya itu, pengembangan kawasan juga mendapat dukungan dari program corporate social responsibility (CSR) Bank Jatim. Yaitu berupa pembangunan satu unit gerai tambahan.
Gerai UMKM yang dibangun melalui Perubahan APBD 2025 telah rampung pada akhir 2025. Sementara gerai bantuan CSR Bank Jatim baru selesai dibangun pada awal 2026.
Baru kemudian CSR Bank Jatim menyrahkan gerai bantuan tersebut kepada DKUP sekitar dua pekan lalu.
Saat ini lanjut Slamet, DKUP masih menyusun skema pemanfaatan kawasan rest area dan gerai UMKM tersebut agar dapat beroperasi secara optimal. Rencananya, gerai-gerai yang tersedia akan ditempati oleh para pelaku UMKM yang berasal dari Kecamatan Kademangan. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi