PROBOLINGGO, Radar Bromo-Memasung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan berbagai alasan sejatinya mencederai aturan. Sebab, kebebasan menjadi hak setiap orang, termasuk ODGJ.
Bahkan, penanganannya telah diatur beberapa regulasi mulai di undang-undang hingga peraturan daerah.
Dasar utama pengaturannya berasal dari Undang-Undang Nomor 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi teknis sektor kesehatan dan sosial.
Praktisi Hukum dari Rumah Keadilan Nusantara and Partner Law Office Ainul Yakin mengatakan, memasung ODGJ melanggar hukum.
Sebab, memang harus diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos). Namun harus sesuai kesepakatan keluarga. Hal itu tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Setiap orang yang sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tindakan pasung melanggar aturan. Bahkan memiliki ancaman pidana bagi yang melanggar,” katanya.
Larangan pasung diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan. Tertuang dalam Pasal 76 ayat (2).
Yakni, setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.
