HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei, menjadi momentum bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPPKAD) Kota Probolinggo untuk bangkit.
Rabu (20/5), BPPKAD bangkit dengan me-launching sebuah inovasi Program Bergerak Bersama Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN dan Masyarakat Taat (GEMPITA) Tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan sebuah wujud sinergi lintas sektor antara perangkat daerah BPPKAD, DKUP, Dinsos, UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang dan Bank Jatim Cabang Probolinggo. Kegiatan ini dikemas dalam Pekan Panutan Pajak.
Gempita digelar di Ruang Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo.
Dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mendukung pengembangan pembangunan daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak, transparansi pengelolaan pendapatan daerah, partisipasi perusahaan daerah melalui CSR, sekaligus edukasi masyarakat mengenai perpajakan dan keuangan inklusi.
Ada serangkaian kegiatan dalam GEMPITA. Di antaranya, sosialisasi perpajakan dan keuangan inklusif bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga RT/RW.
Sementara itu, di halaman belakang Kantor Wali Kota Probolinggo dimeriahkan dengan bazar pelayanan berbagai fasilitasi kemudahan bagi masyarakat.
Ada juga bazar UMKM dari lima kecamatan se-Kota Probolinggo hingga ekspo pameran mobil dan sepeda listrik. Di antara stan yang tak pernah sepi pengunjung, ada stan Bank Indonesia.
Stan ini menawarkan tebus murah minyak goreng hanya dengan pembayaran Rp 1.000 melalui QRIS.
“Dengan gerakan ini, kami mengajak semua komponen baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat agar patuh dalam membayar pajak, khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” ujar Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Sp. OG (K)., M.Kes.
Melalui kegiatan ini, kata Wali Kota, juga menjadi edukasi bagi masyarakat, bahwa proses pembayaran PBB sekarang begitu mudah.
“Kami sedang menggalakkan bagaimana sistem pembayaran nontunai menyentuh masyarakat, bahkan sampai ke kelurahan. Dengan teknologi QRIS yang bisa dinikmati melalui aplikasi J-Connect Bank Jatim, kini masyarakat lebih mudah bertransaksi apapun secara online,” jelasnya.
Wali Kota berharap semangat bersama gerakan GEMPITA melancarkan proses yang selama ini menjadi hambatan, khususnya pembayaran PBB.
“Target kami jelas, pada 2030, PAD diharapkan diangka Rp 400 miliar sebagai indikator bahwa daerah tersebut sudah memiliki kemandirian fiskal. Seperti yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo ke-6. Yakni, kekuatan SDM dan SDA dari masing-masing daerah,” katanya.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio, S.STP., M.Si. mengatakan, penerimaan PBB Januari-April 2025 mencapai Rp 1,4 miliar.
Sementara itu, di periode yang sama tahun 2026 ini meningkat menjadi Rp 2,58 miliar. “Naik Rp 1,1 miliar dengan peningkatan 54,8 persen,” ujarnya.
Menurutnya, keteladanan pemimpin dalam membayar pajak tepat waktu menjadi pendorong utama peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Inilah bukti empirisnya, bahwa komitmen aparat pemerintah menjadi role model bagi masyarakat. Sebab, masyarakat melihat sendiri, sehingga inilah komitmen bersama dalam menyukseskan pembangunan daerah,” ujarnya. (el/adv)
Editor : Muhammad Fahmi