KANIGARAN, Radar Bromo - Rendahnya anggaran pemeliharaan rutin infrastruktur jalan di Kota Probolinggo menjadi sorotan DPRD Kota Probolinggo.
Mereka merekomendasikan dan mendesak Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo mengoptimalkan anggaran melalui mekanisme swakelola.
DPRD juga meminta Dinas PUPR-PKP mengajukan tambahan atau realokasi anggaran hingga cukup sampai akhir tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan mengatakan, alokasi anggaran pemeliharan rutin infrastruktur jalan tahun ini turun drastis dibanding 2025.
Hanya Rp 300 juta. Bahkan, sudah terserap sepenuhnya pada April 2026.
“DPRD mendesak Dinas PUPR segera melakukan koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Supaya dapat merealokasi atau penambahan anggaran swakelola guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Probolinggo hingga akhir tahun,” ujarnya.
Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, kata Muchlas, menjadi program prioritas. Karena infrastruktur yang akan dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang baik, juga dapat meningkatkan perekonomian warga.
“Masyarakat yang ingin dirasakan selain ekonomi adalah infrastruktur yang baik, bagus, terutama jalan. Kalau banyak jalan rusak, tentu masyarakat mengeluh,” ujar politisi Golkar ini.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo Setyorini Sayekti membenarkan anggaran pemeliharaan rutin infrastruktur jalan memang kecil. Hanya sekitar Rp 300 juta. Minimnya anggaran ini terdampak efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, idealnya anggaran pemeliharan rutin jalan di Kota Probolinggo, minimal Rp 1 miliar dalam setahun. Mengingat, banyak titik jalan rusak dan berlubang yang dikeluhkan masyarakat. Apalagi saat ini harga aspal terus naik.
“Anggaran pemeliharaan jalan di APBD 2026 sangat terbatas. Yaitu, Rp 300 juta dan sudah habis per April kemarin. Kami mengusulkan tambahan melalui Perubahan APBD 2026,” jelasnya. (mas/rud)
Editor : Fahreza Nuraga