PEMERINTAH Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pembangunan yang terarah. Salah satunya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur sektor pertanian.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Desa Ngadisari adalah pembangunan jalan usaha tani. Tahun ini ada tiga titik jalan yang dirabat beton. Dua di antaranya dialokasikan dari Dana Desa. Yakni, jalan sepanjang 164 meter di Dusun Cemorolawang dan sepanjang 140 meter di Dusun Ngadisari. Masing-masing lebarnya 2,1 meter.
Sebelum dibangun, kondisi jalan masih berupa tanah, sehingga ketika musim hujan kerap licin dan becek. Kondisi ini menyulitkan akses petani menuju lahan pertanian yang luasnya mencapai kurang lebih 100 hektare. Setelah dibangun, kini lebih aman dan nyaman dilintasi. Bahkan sudah dapat diakses kendaraan roda empat. “Sekarang sudah lebih baik, petani bisa lebih mudah menuju ladang,” ujar Kasi Pembangunan Desa Ngadisari, Misdiantoro.
Pembangunan jalan ini juga berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya angkut hasil pertanian. Jika sebelumnya petani harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp 200 per kilogram. Hemat 80 persen. “Dengan biaya angkut yang lebih murah. Harapannya, pendapatan petani meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” katanya.
Selain dua titik tersebut, satu titik lainnya jalan sepanjang 200 meter di Dusun Cemorolawang. Anggarannya dari jasmas. “Kami ingin pembangunan di desa ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan,” ujar Misdiantoro.
Selain infrastruktur pertanian, pemerintah desa juga membangun sarana penunjang sosial dan budaya. Di antaranya, ada pembangunan dua punden. Yakni, Punden Ngarep di Dusun Wonosari dan Pendapa Sanggar di Dusun Ngadisari. Juga dibangun fondasi candi atau meru di Dusun Cemorolawang.
Berikutnya, ada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiga titik. Masing-masing di Dusun Cemorolawang, Ngadisari, dan Wonosari. “Melalui program RTLH ini, kami berharap warga bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujarnya.
Kepedulian terhadap masyarakat juga ditunjukkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 1 untuk salur 1 hingga 3, Senin (4/5). Ada lima warga yang mendapatkannya. (gus/rud/*)
Tekan Kriminalitas, Lakukan Pos Pam-Pembatasan
DESA Ngadisari yang telah menyandang predikat desa mandiri swasembada juga terus memperkuat aspek keamanan dan ketahanan wilayah. Upaya ini dilakukan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin memudahkan masyarakat.
Kasi Pemerintahan Desa Ngadisari Budi Setyo Waluyo mengatakan, pihaknya kini mampu melayani berbagai administrasi kependudukan secara mandiri di tingkat desa. Meliputi, pembuatan akta kelahiran, surat keterangan kematian, kartu keluarga (KK), hingga pengurusan pindah datang penduduk.
Pelayanan ini didukung dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan bisa ditunggu oleh masyarakat. “Kami sudah menggunakan SIAK, sehingga pelayanan administrasi bisa selesai dalam satu hari. Bahkan, KK warga kami juga sudah menggunakan versi terbaru dengan barcode,” ujarnya.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sebagai gambaran, jarak Desa Ngadisari ke Kantor Kecamatan Sukapura, mencapai sekitar 15 kilometer, sedangkan ke kantor Dukcapil Kabupaten Probolinggo, mencapai sekitar 43 kilometer.
Kepala Desa Ngadisari Sunaryono mengatakan, penguatan desa tidak hanya dilakukan melalui pelayanan administrasi, tetapi juga dengan menjaga keamanan lingkungan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan jam aktivitas di ladang bagi para petani.
Dalam aturan itu, aktivitas di ladang dibatasi hingga pukul 17.00 dan maksimal pukul 18.00. Kecuali, untuk kegiatan di area gudang. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir potensi tindak kejahatan seperti pencurian maupun penipuan yang kerap terjadi di area pertanian.
“Kebijakan ini kami ambil melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Jadi ini merupakan kesepakatan bersama,” jelas Sunaryono.
Tak hanya itu, ada pula Pos Pam yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya laka akibat rem blong. Biasanya banyak terjadi pada pengendara motor matik. “Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap para wisatawan, agar tetap selamat dalam perjalanan berwisata. (gus/rud/*)
Editor : Fahreza Nuraga