KANIGARAN, Radar Bromo - Tahun ini, ada sekitar tujuh proyek pembangunan di Kota Probolinggo yang melekat pada Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo. Sejumlah proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 17,16 miliar.
Adanya sejumlah proyek ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Mereka mewanti-wanti agar semuanya selesai tepat waktu dan tidak sampai putus kontrak. Kekhawatiran Komisi III, cukup beralasan. Karena sepanjang 2025, banyak proyek besar molor, bahkan ada yang sampai putus kontrak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan mengatakan, mumpung awal tahun, pihaknya mengelar rapat dengar pendapat, meminta penjelasan kesiapan dan komitmen perangkat daerah dalam merealisasikan pembangunan sesuai perencanaan.
Pihaknya tidak ingin perencanaan terlambat, proses tender lama, sehingga waktu pekerjaan mepet akhir tahun. Akibatnya, pekerjaan di lapangan molor, tidak selesai, dan putus kontrak.
“Kami akan terus melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai aturan dan tidak mengulang persoalan putus kontrak. RDP ini sekaligus bentuk evaluasi bersama dan sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” terangnya.
Anggota Komisi III Eko Purwanto mengatakan, harus ada target dari organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari menyusun perencanaa, launching tender, hingga realisasi pengerjaannya. Dengan harapan waktu pekerjaan bisa selesai sesuai target.
Menurutnya, seharusnya ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan semua kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya. Sehingga, memasuki awal tahun pelaksanaan bisa langsung launching tander dan pembangunannya bisa mulai dilaksanakan.
“Harus ada komitmen untuk bisa menyelesaikan semua seuai target. Jika tidak, maka pembangunan di Kota Probolinggo akan kembali molor, terlambat, dan putus kontrak seperti tahun kemarin,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo Setyorini Sayekti mengatakan, tahun ini ada tujuh proyek infrastruktur yang melekat di Dinas PUPR-PKP. Anggarannya mencapai sekitar Rp 17,1 miliar.
“Kami targetkan kegiatan infrastruktur selesai pada November 2026, agar tidak mengganggu penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Kenapa harus tender, karena sejumlah item pekerjaan tidak tercantum dalam master produk e-purchasing sesuai regulasi Dirjen Bina Konstruksi Nomor 182 Tahun 2025,” jelas Rini. (mas/rud)
TUJUH PROYEK DI KOTA PROBOLINGGO
Rp 4,8 Miliar
Rehabilitasi saluran pematusan Jalan HOS Cokroaminoto
Rp 2,89 Miliar
Rehab gedung DPRD Kota Probolinggo
Rp 2,6 Miliar
Pengurukan Lahan Sekolah Rakyat
Rp 2,2 Miliar
Pelebaran Jalan Kerinci
Rp 1,86 Miliar
Rehabilitasi Pujasera Alun-Alun Kota
Rp 1,417 Miliar
Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Wali Kota
Rp 1,4 Miliar
Pelebaran Jalan Citarum