PROBOLINGGO, Radar Bromo– Banjir setinggi 50 sentimeter hingga 1,5 meter yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (21/2), dinilai bukan sekadar dampak hujan ekstrem.
Data kerusakan hutan, penyusutan mangrove, hingga alih fungsi lahan besar-besaran di kabupaten, menunjukkan bahwa bencana tersebut merupakan akumulasi krisis ekologi yang terjadi bertahun-tahun.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim menilai, saat ini kemampuan sungai menampung debit air dari dataran tinggi telah menurun akibat sedimentasi dan buruknya sistem drainase.
Selain itu, terjadi peningkatan volume limpasan air akibat perubahan iklim yang ditandai hujan ekstrem serta berkurangnya kawasan hutan sebagai daerah resapan.
“Hujan berintensitas tinggi selama lebih dari enam jam memang menjadi pemicu meluapnya sungai. Namun, menurunnya daya tampung daerah aliran sungai (DAS), menjadi faktor utama yang memperparah banjir,” terang Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Pradipta Indra Ariono.
Indra panggilannya menilai, peningkatan intensitas banjir tidak lepas dari alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu, penyangga, dan hilir.
Kawasan dataran tinggi yang semestinya menjadi area tangkapan air (catchment area) mengalami degradasi akibat konversi menjadi pertanian monokultur, permukiman, hingga aktivitas ekstraktif.
Bukan sekadar opini menurutnya. Berdasarkan Data Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo masuk wilayah dengan potensi banjir dan banjir bandang kategori tinggi.
Lalu dalam Perda Nomor 3/2011 tentang RTRW Kabupaten Probolinggo 2010–2029, tujuh kecamatan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Baik banjir, longsor, maupun abrasi pantai.
Kemudian, Global Forest Watch mencatat, Kabupaten Probolinggo kehilangan sekitar 210 hektare hutan alam sepanjang 2001–2024. Sementara itu, hutan primer basah yang hilang pada 2002–2024 mencapai 130 hektare.
“Akhirnya, degradasi kawasan hulu yang semestinya menjadi daerah tangkapan air (catchment area) terjadi akibat konversi hutan menjadi pertanian monokultur, permukiman, dan aktivitas ekstraktif,” lanjutnya.
Alih fungsi lahan juga terjadi di wilayah penyangga dan hilir. Pembangunan jalan tol sepanjang 30 kilometer menggusur lahan seluas 292,58 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 208,11 hektare atau 71,13 persen merupakan sawah dan ladang warga.
Lalu, sekitar 60 hektare atau 20,53 persen adalah lahan Perhutani. Serta 24,4 hektare atau 8,34 persen merupakan kawasan permukiman.
Perubahan lahan resapan menjadi kawasan terbangun dinilai mempercepat limpasan air dan memperluas genangan.
“Alih fungsinya, sawah yang sebelumnya menjadi daerah resapan air, kini berubah menjadi kawasan terbangun. Akibatnya, air lebih mudah menggenang, seperti yang kerap terjadi di terowongan jalan tol Desa Sumberanyar dan Desa Jabung,” tambah Indra.
Karena semua kerusakan itu, banjir pun terjadi akibat dipicu oleh luapan air lima DAS utama yang berhulu di Pegunungan Argopuro dan melintasi tujuh kecamatan.
Luapan air DAS Kertosono dan DAS Rondoningo, berdampak di Kraksaan, Krejengan, dan Besuk.
Luapan air DAS Kresek memengaruhi Kotaanyar. Lalu, luapan air DAS Paiton membuat banjir di Kecamatan Paiton.
Dan luapan air DAS Pancarglagas menyebabkan banjir Pakuniran.
“Kondisi tersebut memperlihatkan keterkaitan kuat antara kerusakan di kawasan hulu dengan dampak banjir yang terjadi di wilayah hilir,” tambahnya.
Tidak hanya di hulu. Di kawasan pesisir, banjir diperparah oleh limpasan air laut (rob).
Desa Sidopekso dan Desa Pondok Kelor terdampak kiriman air dari hulu dan pasang laut secara bersamaan.
Penyusutan hutan mangrove akibat alih fungsi menjadi tambak udang memperburuk kondisi.
Luasan mangrove di Kecamatan Kraksaan tercatat menyusut dari 53,34 hektare pada 2019 menjadi 18,09 hektare pada 2023.
Di Kecamatan Paiton, luas mangrove berkurang dari 21,16 hektare menjadi 18,56 hektare pada periode yang sama.
Walhi Jatim menilai, banjir yang terjadi itu merupakan manifestasi krisis ekologi, bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem.
Terjadi akibat akumulasi kebijakan pembangunan yang cenderung ekstraktif.
Mulai dari alih fungsi hutan di hulu, konversi sawah untuk jalan tol, hingga pembabatan mangrove.
“Kami merekomendasikan Pemkab Probolinggo segera mengevaluasi pemanfaatan ruang, menindak pelanggaran tata ruang, serta memulihkan kawasan ekologis yang rusak guna menekan risiko bencana di masa mendatang,” tuturnya.
Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief mengungkapkan, pihaknya tetap melakukan kajian tersendiri mengenai banjir yang terjadi di Kraksaan, beberapa waktu lalu.
Termasuk banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo.
Mulai dari asesmen, hingga pemantauan menggunakan drone dari hulu ke hilir.
"Sedangkan dari Walhi juga menganalisis apa yang bisa mereka lihat. Tapi kajian itu memang sangat membantu sekali. Istilahnya ada kajian umum dan kajian teknis," jelasnya. (gus/hn)
Editor : Muhammad Fahmi