Cerpen Daerah Dulu & Kini Ekonomi-Bisnis Features Hikayat Hobi Hukum & Kriminal Kesehatan Klinik Fotografi Lifestyle Lipsus Love & Life Story Main Desain News Ono Ono Ae Opini Pendidikan Peristiwa Perspektif Politik Radar Bromo Events Sportainment Tanya Jawab

Kumail Probolinggo Raya Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD: Dukung Palestina, Kritisi Keikutsertaan Indonesia dalam BoP

Arif Mashudi • Jumat, 13 Februari 2026 | 19:52 WIB
AKSI DAMAI: Komite Umat Islam Anti Amerika dan Israel (Kumail) Probolinggo Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Probolinggo, Jumat (13/02).
AKSI DAMAI: Komite Umat Islam Anti Amerika dan Israel (Kumail) Probolinggo Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Probolinggo, Jumat (13/02).

KANIGARAN, Radar Bromo-Gelombang penolakan terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) sampai ke daerah.

Puluhan massa dari Komite Umat Islam Anti Amerika dan Israel (Kumail) Probolinggo Raya menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Probolinggo, Jumat (13/02).

Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sekaligus mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). 

Mereka menyoroti kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yang baru-baru ini menandatangani piagam keanggotaan dalam forum internasional tersebut.

Massa Kumail menilai langkah ini berisiko bagi diplomasi Indonesia yang selama ini tegas mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aksi Kumail Probolinggo Raya Hidayat menyampaikan beberapa poin krusial.

Di antaranya, menilai forum Board of Peace berpotensi menjadi alat legitimasi bagi pihak-pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip bebas-aktif Indonesia.

Juga mendesak Presiden untuk menepati janji siap keluar dari Board of Peace jika organisasi tersebut terbukti tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina.

”Pemerintah RI dan sekretariat BoP perlu mempublikasikan secara terbuka dokumen charter beserta lampirannya,” terangnya.

Hidayat menambahkan, pihaknya merekomendasikan evaluasi terbuka atas keikutsertaan Indonesia melalui publikasi seluruh dokumen BoP.

Kemudian rekomendasi peninjauan ulang partisipasi dengan syarat minimum dan penarikan diri apabila standar tersebut tidak dipenuhi. 

"Kami meminta DPRD Kota Probolinggo menyampaikan aspirasi kami ke pusat. DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri dan memastikan politik nasional tetap berlandaskan konstitusi,” terangnya. (mas/hn)

Editor : Muhammad Fahmi
#BOP #kumail probolinggo #palestina #indonesia #israel #dprd kota probolinggo