KANIGARAN, Radar Bromo - Harapan ribuan non ASN Pemkot Probolinggo untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu, mulai terbuka.
Saat ini, Kemenpan RB dan BKN telah menyetujui usulan 1.877 non ASN untuk diangkat jadi PPPK paro waktu.
Kepala BKPSDM Kota Probolinggo, Fatchur Rozi membenarkan hal itu. Menurutnya, sebanyak 1.877 tenaga non ASN sudah diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK paro waktu secara manual, maupun melalui system.
Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan maping dan memastikan tidak ada kesalahan atau ada non ASN yang tertinggal. Sebanyak 1.877 tenaga non ASN sudah masuk lampiran semua.
”Alhamdulillah, usulan ini sudah disetujui. Jadi sebanyak 1.877 non ASN semuanya diterima menjadi tenaga PPPK paro waktu. Kini kami menunggu petunjuk dan tahapan lebih lanjut,” terangnya.
Rencananya, semua non ASN diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tapi rencana itu ditunda dan menunggu petunjuk lebih lanjut.
Robit Riyanto, anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo menegaskan, BKPSDM harus mengawal usulan itu sampai 1.877 non ASN tersebut diangkat menjadi PPPK paro waktu.
Jangan sampai, terlambat dalam penanganan saat ada kendala atau informasi tentang tahapan berikutnya.
”Kami minta BKPSDM untuk memastikan nasib ribuan tenaga non ASN di kota sampai diangkat menjadi PPPK,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, BKPSDM Kota Probolinggo telah menvalidasi dan mengusulkan tenaga non ASN Pemkot Probolinggo untuk diusulkan menjadi PPPK paro waktu. Dari rencana awal 1.883 orang, ada enam orang yang dicoret.
Mereka ini dicoret, karena ada yang berhenti sebagai tenaga non ASN. Ada juga yang meninggal.
Hasil mapping untuk kategori R3 atau prioritas, hanya mengusulkan 82 orang menjadi PPPK paro waktu. Sebab, satu orang diberhentikan.
Kemudian unutk kategori R4, sebanyak 1.800 orang tenaga non ASN diusulkan jadi PPPK par waktu dari jumlah awal 1.875 orang.
Lima orang lainya ada yang meninggal dan diberhentikan atau berhenti. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi