KANIGARAN, Radar Bromo-Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memang belum tak membeli mobil dinas (mobdin). Tetapi akan menggantinya dengan menyewa kendaraan listrik.
Rencananya, pemkot akan menyewa 8 unit mobil listrik yang anggarannya menelan anggaran Rp 1 miliar lebih.
Dana segitu untuk menyewa dengan perjanjian hanya 5 bulan. Pemkot mengklaim, sistem sewa mobil listrik untuk mobdin lebih efektif dan efisien.
Hal itu terungkap saat rapat banggar DPRD bersama perangkat daerah membahas Perubahan APBD 2025.
Bahkan, sudah ada 5 pihak yang mengajukan ke pemkot sebagai penyedia sewa kendaraan mobil listrik tersebut.
Namun, penawaran kelima penyedia tersebut belum ada yang disetujui. Alasannya karena belum memenuhi syarat sesuai aturan atau ketentuan.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, 8 unit mobil listrik yang akan disewa tersebut dengan spesifikasi berbeda. Rencana untuk kepala daerah satu unit BYD Denza D9 Advanced 2025, wakil kepala daerah satu unit Wuling New Cloud EV 460 km 2025 dan Sekda, satu unit Wuling Almaz Hybrid DHT 2025.
Sedangkan lima unit Wuling Binguo EV AC/DC 410 km 2025 diperuntukkan kepala lima organiasi perangkat daerah (OPD).
”Untuk rencana sewa kendaraan listrik mobil dinas itu belum disampaikan untuk lima kepala OPD mana saja. Yang pasti, tiga mobil listrik itu untuk kepala daerah, wakil kepala daerah dan Sekda,” kata Madihah, selaku Plt Kepala Diskominfo Kota Probolinggo.
Sementara itu, dalam rapat Banggar DPRD, Kabag Umum pada Setda Kota Probolinggo, Edy Trisula mengatakan, sebenarnya Pemkot Probolinggo berencana untuk pengadaan mobil dinas dengan cara membeli baru. Anggaran yang telah disiapkan melalui APBD 2025 sekitar Rp 2 miliar lebih.
Namun, dengan angggaran tersebut hanya dapat membeli 2 unit kendaraan mobil dinas.
Di tengah efisiensi anggaran, sistem sewa lebih efektif, efisien dan hemat anggaran. Dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar dapat sewa 8 kendaraan listrik.
“Iya, pengadaan sewa 8 unit mobil. Karena lebih hemat, kami tidak dibebani biaya perawatan. Kendaraan akan disewa dalam jangka waktu lima bulan dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan,” katanya.
Edy mengungkapkan, pengadaan sewa masih belum terealisasi meski sudah ada anggarannya.
Sebab, dari lima penyedia yang mengajukan penawaran sebagai penyedia dalam proses mini kompetisi, belum ada yang memenuhi syarat sesuai ketentuan.
Namun, sistem sewa tersebut nantinya OPD dapat memilih kendaraan sesuai kebutuhan, termasuk memilih unit terbaru dengan kondisi prima.
“Rencana untuk kendaraan dinas pak wali kota, bu wakil wali kota, sekda. Sedangkan OPD lainnya belum diketahui,” terangnya. (mas/fun)
Editor : Abdul Wahid