KRAKSAAN, Radar Bromo – Petani bawang merah tidak lepas dari plasi, yaitu potongan timbangan yang diterapkan pedagang. Termasuk petani bawang di Kabupaten Probolinggo.
Namun, kadang plasi yang diterapkan terlalu tinggi. Sehingga, dikeluhkan oleh petani bawang. Seperti yang saat ini dirasakan petani bawang di Gending, Kabupaten Probolinggo.
Saat ini, plasi mencapai 34 kilogram atau 17 persen dari 2 kuintal bawang. Jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah yang hanya 12 persen atau 24 kilogram per 2 kuintal bawang.
Kondisi ini berdampak besar pada pendapatan petani, membuat pendapatan petani bawang banyak berkurang.
Sementara itu, biaya produksi bawang merah terus meningkat. Mulai biaya produksi, pembelian obat-obatan, dan operasional lainnya.
"Sekarang obat sangat mahal, kondisi cuaca juga tidak mendukung. Harga bawang juga tidak terlalu bagus, kualitas super hanya Rp 24 ribu per kilogram. Kalau bawang ukuran tanggung lebih rendah dari itu," ujar Wahyudi, petani setempat.
Menurutnya, mahalnya biaya penanaman tidak sebanding dengan harga penjualan atau hasil yang diperoleh.
Karena itu, petani berharap pemerintah turun tangan untuk membantu menstabilkan harga. Terutama menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab Probolinggo Hari Cahjyono turut menanggapi masalah ini. Ia mengakui bahwa plasi yang tinggi sangat membebani petani.
"Plasi itu sangat memberatkan menurut saya, terutama bagi petani. Tetapi, karena petani juga butuh, jadi akhirnya mengikuti plasi," ujarnya.
Ia menambahkan, masalah ini terjadi karena pedagang memiliki modal yang kuat. Sehingga, petani terpaksa mengikuti aturan yang ada, meskipun merugikan mereka.
"Kami memang tidak bisa memberi sanksi karena pedagang juga punya modal yang kuat. Jadi, petani mau tidak mau harus mengikuti aturan pedagang," katanya.
Dia pun berharap, pemerintah bisa membantu petani. Misalnya, dengan membeli dulu sebagian hasil panen petani.
Setidaknya, dengan cara ini bisa mengurangi ketergantungan petani bawang terhadap tengkulak. Di sisi lain, menurutnya, peraturan daerah (Perda) sebenarnya bisa dibuat agar tidak merugikan petani.
“Namun, harus disertai dengan penerapan sanksi yang memberikan efek jera. Agar tidak terlalu merugikan petani," tutup Hari. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi