KANIGARAN, Radar Bromo - Masa kerja Pansus I DPRD Kota Probolinggo diperpanjang hingga Maret 2025.
Untuk menguatkan kinerja, Pansus I DPRD Kota Probolinggo juga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.
Selain menyampaikan hasil pembahasan polemik ribuan PTT tak masuk database BKN, pansus I juga meminta dukungan dari pihak kejaksaan.
Sibro Malisi, Ketua Pansus I DPRD Kota Probolinggo mengatakan, sesuai rencana jadwal kinerja pansus, pihaknya konsultasi dan bersilaturahmi ke aparat penegak hukum (APH).
Setelah dari Polres Probolinggo Kota, pihaknya juga bersilaturahmi ke Kejari Kota Probolinggo.
”Alhamdulilah, sama dengan di Polres Kota yang ditemui langsung Pak Kapolres. Di Kejaksaan, kami juga ditemui dan diskusi dengan pak Kajari Kota langsung dan para kasi,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo Selasa (12/11).
Sibro mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan yang tengah menjadi fokus pembahasan pasus I.
Mulai dari nasib ribuan PTT yang tak masuk database BKN, hingga dibuat nota kesepakatan dengan Sekda, untuk memberikan jaminan ribuan PTT nantinya dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
”Sesuai fokus awal kami dari seluruh pansus, berjuang dan berupaya seluruh PTT di lingkup Pemkot Probolinggo diangkat menjadi PPPK, baik penuh waktu dan paruh waktu. Alhamdulillah, kami silaturohim ke kejaksaan dan dapat dukungan juga,” katanya.
Sementara itu, Kajari Kota Probolinggo Dodik Hermawan melalui Kasi Intel Thesar Yudi Prasetyo mengatakan, sesuai kunjungan Pansus I DPRD, pihaknya kejari menyambut dan mendukung kinerja Pansus I, untuk memperjuangkan ribuan PTT itu sampai diangkat menjadi PPPK.
Termasuk mendukung adanya nota kesepakatan antara pansus I dengan Pemkot Probolinggo yang sama-sama berusaha ribuan PTT diangkat PPPK.
”Kkejaksaan mengapresiasi dan mendukung kinerja pansus I, yang memperjuangkan ribuan PTT sampai diangkat menjadi PPPK. Karena masalah itu berhubungan dengan hajat orang banyak,” katanya.
Ditanya soal adanya dugaan maladministrasi yang mengakibatkan ribuan PTT tak masuk database BKN?
Kasi Intel mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan soal hasil temuan pansus dan lainnya.
Namun pada prinsipnya, Kejaksaan siap bekerja professional, jika ada laporan dan masuk unsur pidana tersebut.
”Jika memang adanya dugaan pelanggaran itu, silahkan dilaporkan atau diproses sesuai mekanisme yang ada sesuai ketentuan dan aturan,” terangnya. (mas/fun)
Editor : Fahreza Nuraga