MAYANGAN, Radar Bromo– Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pansus I DPRD Kota Probolinggo dengan Pemkot Probolinggo, bukan akhir dari penyelesaian masalah PTT (tenaga honorer).
Buktinya, Pansus I DPRD tetap mendatangi Polres Probolinggo Kota untuk mengonsultasikan dugaan maladministrasi dalam kasus itu.
Senin (11/11), Pansus I DPRD menemui Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian Purwono.
Mereka diterima Kapolresta di lantai 2 ruang rapat Rupatama bersama jajaran pejabat di Mapolresta.
Kapolresta menyambut baik konsultasi dugaan maladminitrasi yang dilakukan Pansus I DPRD itu.
Bahkan, Polresta Probolinggo siap membentuk tim khusus bila ada aduan resmi dari DPRD Kota Probolinggo.
Ketua Pansus I DPRD Kota Probolingog Sibro Malisi mengatakan, pada prinsipnya tujuan utama kinerja Pansus I yaitu menjadikan seluruh PTT Pemkot Probolinggo diangkat sebagai PPPK. Baik itu PPPK penuh waktu, maupun PPPK paro waktu.
Memang, sudah ditandatangani nota kesepakatan antara Pansus I DPRD dengan Sekda Kota Probolinggo dan beberapa kepala OPD Pemkot Probolinggo.
Tujuannya, untuk mengawal dan menjamin ribuan PTT yang tidak masuk dalam pangkalan database BKN itu tidak di-PHK. Sebaliknya, tetap diangkat menjadi PPPK.
Namun, menurut Sibro, bukan berarti masalah selesai. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini.
Yaitu, petugas BKPSDM Pemkot Probolinggo yang diduga melakukan maladministrasi atau lalai. Sehingga, menyebabkan ribuan PTT Pemkot Probolinggo dicoret dari pangkalan database BKN.
Karena itulah, pihaknya menemui Kapolresta Probolinggo untuk mengonsultasikan masalah itu dari sisi hukum. Apakah ada unsur pidananya atau tidak.
”Kami sudah menyampaikan pokok masalah yang menjadi pembahasan Pansus I selama ini ke Kapolresta. Karena kami ingin, mereka yang mengakibatkan ribuan PTT tak masuk pangkalan database BKN ini bertanggung jawab. Sebab, hal ini berhubungan dengan nasib dan hajat orang banyak,” katanya.
Sementara itu, Kapolresta Probolinggo AKBP Oki Ahadian Purwono mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan, kunjungan, dan silaturahmi Pansus I DPRD.
Oki memastikan akan menindaklanjuti laporan atau aduan resmi dari DPRD.
Tidak hanya itu. Bahkan, Polresta menurutnya, siap membentuk tim khusus bila ada laporan atau aduan resmi dari DPRD.
”Kami akan bekerja secara profesional, sesuai aturan yang berlaku dan sesuai proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, apa yang dilaporkan atau diadukan menjadi terang,” katanya.
Adapun langkah-langkah dan hasilnya, nantinya akan disampaikan juga.
Namun, menurut Oki, hasil pansus ini harus dilaporkan atau diadukan secara resmi oleh ketua DPRD Kota Probolinggo.
Meski demikian, ditegaskan Kapolresta, pihaknya tidak dapat memberikan jaminan apakah nantinya laporan atau aduan itu naik ke tahap penyidikan.
Sebab, kasus itu harus lebih dulu memenuhi unsur pidana, dua alat bukti dan lainnya. Termasuk meminta keterangan pada saksi ahli, untuk memastikan laporan atau aduan tersebut masuk unsur pidana atau tidak.
”Semua itu akan kami lakukan dan kami bentuk tim khusus, jika ada laporan atau aduan resmi dari pansus atau ketua DPRD. Dari situ, tim lebih komprehensif untuk menindaklanjuti laporan atau aduan tersebut,” tegasnya. (mas/hn)
Editor : Muhammad Fahmi