Kondisi itu pun kini jadi sorotan DPRD setempat. Sibro Malisi, ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo menjelaskan, saat ini sudah ada 16 papan yang fondasinya rusak. Termasuk markah jalan pada taman lalu lintas.
Padahal, menurutnya, taman tersebut dibuat sebagai parameter pembelajaran agar menyamai dengan kondisi yang sebenarnya.
“Proyek tersebut menggunakan cara pengadaan langsung. Artinya, PPK memilih rekanan sesuai dengan kualifikasi di bidangnya. Nah, apakah proses pengadaan langsung itu sudah sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa? Yakni di umumkan di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)? Melihat di SIRUP dan LPSE tidak kelihatan?” terang Sibro.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan rapat internal dengan anggota komisi. Mengingat, Dishub merupakan partner dari komisi II. Selain itu, pembuatan taman lalin tersebut menelan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 119 juta. “Jadi, menurut saya, uang yang digunakan sebesar Rp 119 juta itu cukup besar. Dan anggaran yang berasal dari DAU (dana alokasi umum) itu merupakan uang rakyat,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Sumadi mengaku, baru mengetahui jika ada sejumlah kerusakan di taman lalu lintas itu.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan pihak PPK dan pelaksananya guna melakukan perbaikan. Pasalnya, pengerjaan yang nilianya boronganya Rp 117 juta masih tanggung jawab pelaksananya.
“Ini kan masih kurang dari 6 bulan. Sehingga, masih menjadi tanggung jawab pelaksana untuk melakukan perbaikan,” ujarnya singkat. (rpd/mie) Editor : Muhammad Fahmi