Pengesahan Tiga Raperda Penting di Kabupaten Pasuruan Tertunda Karena Ini
BANGIL, Radar Bromo — Agenda pengesahan sejumlah regulasi baru di Kabupaten Pasuruan terpaksa tertahan.
Meski secara teknis pembahasan di tingkat legislatif sudah rampung, DPRD Kabupaten Pasuruan memilih untuk menunda rapat paripurna pengesahan.
Padahal, ada tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial yang sudah antre untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketiganya adalah Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan Organisasi Masyarakat (Ormas), serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan Sugiyanto mengungkapkan, secara prosedural ketiga raperda tersebut sudah melewati fase yang cukup panjang dan melelahkan.
Termasuk proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) hingga fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Secara substansi pembahasan sudah clear Raperda Kabupaten Layak Anak, Ormas, dan Kesejahteraan Sosial ini sudah melewati harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi. Artinya, secara hukum sudah tidak ada ganjalan," tegas Sugiyanto.
Baca Juga: Buntut Pemutusan Kabel Semrawut oleh Warga, DPRD Kabupaten Pasuruan Godok Raperda Penataan Utilitas
Politisi PDIP ini menjelaskan, penundaan pengesahan ini murni karena kendala kesiapan di pihak eksekutif.
Menurutnya, koordinasi akhir terkait teknis pelaksanaan dan kesiapan instansi pengampu di lingkungan Pemkab Pasuruan masih perlu dimatangkan sebelum benar-benar diundangkan.
"Kami tunda pengesahannya karena eksekutif belum siap ya tinggal dok (disahkan) saja sebenarnya," imbuhnya.
