Penyebabnya, panitia Semipro menolak pemakaian lahan di depan Masjid Raudlatul Jannah dan Stasiun Probolinggo untuk berjualan. Panitia bersikukuh jalan di depan masjid dan di depan stasiun harus steril.
Penolakan itu pun membuat Paguyuban PKL yang diketuai Alifaturrohman itu ngambek. Sehingga, paguyuban mengundurkan diri.
Saat dikonfirmasi Rabu (23/8), Ketua Paguyuban PKL Alifaturrohman membenarkan hal itu. Alif sapaannya mengatakan, tak hanya keluar, pihaknya akan wadul ke DPRD kota setempat tentang masalah itu. “Kami akan mengadu ke DPRD besok (hari ini, Red.),” tuturnya.
Alif mengaku akan memberitahu DPRD bahwa paguyuban keluar dari kepanitiaan Semipro. Sehingga, tidak lagi mengelola pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun.
Alif menceritakan, pihaknya sempat rapat di aula Kantor Disbudpar (Dinas Budaya dan Pariwisata), Selasa (22/8). Saat itu, pihaknya minta agar diperbolehkan memakai jalan di depan masjid dan di depan stasiun untuk tempat pedagang berjualan.
Alasannya, lokasi berjualan pedagang kurang. Mengingat, PKL yang sudah mendaftar ke paguyuban lebih dari 350 orang. "Kami sudah izin ke takmir Masjid Agung. Tidak ada masalah. Kok panitia tetap mensterilkan," tandas Alif.
Alif beserta pengurus paguyuban akhirnya walk-out dari rapat itu. Sekaligus mengundurkan diri dari kepanitiaan. Alasannya, pihaknya tidak ingin mengecewakan anggotanya lantaran tempat berjualannya kurang.
"Daripada otot-ototan, mending kami keluar dan tak menjadi pengelola PKL lagi. Biar pemkot atau pihak ketiga yang ngurusi PKL," tambahnya.
Alif pun menyayangkan penolakan panitia. Sebab, paguyuban menurutnya ingin semua yang mendaftar bisa berjualan di Semipro. Terutama warga kota. “Tujuan utama Semipro kan untuk warga kota. Kalau kami keluar, untuk siapa Semipro itu?” tandasnya.
Saat ditanya soal PKL yang kadung mendaftar, Alif mengatakan tidak masalah. Sebab, tiga ratusan lebih PKL yang sudah mendaftar itu belum dipungut biaya.
“Kami belum memungut biaya apapun. Yang dari luar kota belum ada daftar. Karena kami mengutamakan PKL di dalam kota,” imbuhnya.
Terpisah, Kabid Perdagangan pada DKUPP Sugeng Riyadi membenarkan kalau pihaknya tahun ini mengelola penjual di seputar alun-alun. Bahkan, pihaknya sudah memberi tanda tempat PKL berjualan. Menurutnya, PKL mendaftar tanpa dipungut biaya.
“Sudah ada yang mendaftar ke kami sekitar seratusan PKL. Tanpa dipungut biaya alias gratis. Soal tenda lampu penerangan, kami tidak menyediakan. Jadi PKL sendiri yang mengusahakan,,” tandasnya.
Sugeng pun membenarkan bahwa jalan di depan masjid dan depan stasiun, dibuat steril. Sebab, dikhawatirkan mengganggu kegiatan masjid. Apalagi, di Semipro sebelumnya ada masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang meminta jalan di depan masjid disterilkan. Begitu juga jalan di depan stasiun KA.
“Selanjutnya, PKL yang setiap hari berjualan di depan stasiun, akan dirapatkan ke sisi timur,” tuturnya.
Ketua Panitia Semipro Budi Wirawan membenarkan sterilisasi jalan di depan masjid dan stasiun. Sebab, dari hasil evaluasi, dua titik itu memang harus disterilkan. Dia pun minta semua pihak menghormasi keputusan rapat.
Di sisi lain menurutnya, paguyuban selama ini dinilai tak transparan soal harga yang ditarik pada pedagang. Bahkan, tak ada kontribusi ke pemerintah. Karena itu, tahun ini stan jualan dikelola langsung panitia. Pedagang pun digratiskan mendaftar. Termasuk di tenda bagian dalam.
“Namun untuk tenda bagian dalam tak semuanya dipakai pedagang. Mengingat kami pakai untuk sponsor. Sebab, dana Semipro tak sepenuhnya ditanggung pemerintah. Juga ada dari sponsor,” jelas Budi. (rpd/hn/mie) Editor : Jawanto Arifin