Oleh M. Busthomi
Sebuah kalimat kadang hidup lebih lama daripada pidato yang melahirkannya. Dan kalimat ini kerap dikaitkan dengan Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
Penggalan pidato saat Hari Pahlawan 10 November 1961 itu mengalami perjalanan panjang sebagai ingatan kolektif. Pesannya bertahan.
Saya tidak tahu apakah kalimat itu benar-benar diucapkan persis seperti yang beredar sekarang. Tetapi kadang sebuah kalimat tetap layak dipikirkan meski sejarahnya masih bisa diperdebatkan.
Yang membuat saya penasaran justru bagian terakhirnya: melawan bangsamu sendiri.
Siapa yang dimaksud?
Apakah jurnalis yang terlalu banyak bertanya? Aktivis yang mengajukan gugatan? Akademisi yang mengoreksi kebijakan? Atau justru kecenderungan suatu kekuasaan yang mulai menganggap dirinya sebagai entitas tunggal sebuah bangsa –sehingga kritik kepada pemerintah diterjemahkan sebagai permusuhan terhadap negara?
–––
Pekan ini, dari sebuah panggung perayaan partai, kita mendengar metafora politik dalam sejarah Indonesia itu disebut kembali: londo ireng.
Londo ireng adalah fakta sejarah. Pada masa kolonial, ia merujuk pada orang-orang pribumi yang memilih melayani kepentingan penjajah. Menjadi mata-mata, membantu menangkap pejuang, menukar martabat dengan keamanan atau keuntungan kecil.
Kata itu mengandung penghinaan yang dalam, sudah tentu. Dan mungkin penghinaan itu memang layak, dalam konteks perjuangan bangsa terjajah.
Tetapi kata-kata, sama berbahayanya dengan senjata, jika berada di tangan yang salah. Dan lebih berbahaya lagi di tangan orang yang menggunakannya bukan untuk mengenali musuh, melainkan untuk membungkam suara.
Ketika seorang kepala negara menyebut jurnalis, pengamat, dan aktivis sebagai londo ireng – orang-orang yang pekerjaannya memang bertanya dan tidak percaya begitu saja– ada sesuatu yang bergeser. Pertama-tama pada level bahasa.
Karena bahasa bukan hanya cermin pikiran, ia juga pembentuknya. Kemerosotan politik, kata George Orwell, selalu beriringan dengan kemerosotan bahasa.
Pada akhir esainya, Politics and the English Language (1946), ia menulis:
Political language... is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.
Baca Juga: Lima Pasang Sepatu Lars
Barangkali Orwell benar, bahasa politik dirancang agar kebohongan terdengar jujur, pembunuhan tampak terhormat, dan omong kosong terkesan masuk akal.
Maka kita perlu juga berbicara tentang kata-kata yang belakangan semakin akrab. Bajingan. Ndasmu. Emang gue pikirin. Nyenyenyenye.
Saya tidak akan menghakimi pilihan kata seseorang dalam percakapan pribadi. Tapi kata-kata itu diucapkan dari podium. Di depan massa, disorot kamera, ditangkap amplifier yang menjangkau jutaan telinga. Dan yang paling mengkhawatirkan bukan kata-kata itu sendiri, melainkan tepuk tangan yang mengikutinya.
Umberto Eco agaknya mengetahui gejala itu lebih awal. Ia mengalami masa mudanya di Italia ketika kekuasaan Mussolini mendekati senjakala. Maka ketika menulis esai Ur-Fascism (1995), ia tidak sibuk mendefinisikan fasisme sebagai sebuah rezim. Ia justru menggali benih-benihnya.
Eco mengingatkan bahwa fasisme mula-mula lahir dari pengkultusan. Pemimpin menjadi satu-satunya jangkar kebenaran. Bahkan jika pemimpin mengatakan A hari ini dan B besok, pengikutnya akan menganggap itu bukan plin-plan, melainkan bagian dari ”kebijaksanaan” yang melampaui logika manusia biasa.
Karena itu Eco sampai pada kalimat pendek yang menakutkan: For Ur-Fascism, disagreement is treason. Perselisihan pendapat adalah pengkhianatan.
Sejak itu, kompleksitas menjadi sesuatu yang mencurigakan. Perbedaan dipahami sebagai ancaman terhadap kesatuan. Alih-alih jalan untuk memperkaya pengetahuan.
Bahasa pun disederhanakan –menjadi kita dan mereka, patriot dan komprador. Gaya komunikasi berubah jadi cara memandang dunia. Dan cara memandang dunia itu punya konsekuensi.
Jika ejekan menjadi cara negara menjawab kritik, masyarakat akan belajar bahwa penghinaan lebih berguna ketimbang argumentasi. Demokrasi memang tidak mati oleh satu pidato. Tetapi ia bisa rapuh oleh ribuan kalimat yang terus mengajarkan bahwa perbedaan pendapat tidak layak dihormati.
–––
Lalu ada kalimat yang lebih mengusik dari semuanya: Yang merasa Indonesia suram, silakan cari negara lain.
Kalimat itu terdengar seperti undangan untuk pergi. Tapi ia bekerja lebih jauh dari itu. Ia serupa divide et impera dengan kemasan baru. Membelah warga menjadi mereka yang boleh bicara dan mereka yang sebaiknya diam, mereka yang mencintai negara dan mereka yang perlu ditanya ulang kecintaannya.
Padahal republik ini tidak pernah dibangun di atas pilihan semacam itu. Para pendiri bangsa tidak memperjuangkan kemerdekaan agar warga hanya diberi hak memuji atau meninggalkan negeri. Mereka memperjuangkannya agar warga berhak mengoreksi negaranya sendiri.
Kritik bukan lawan patriotisme. Ia justru salah satu bentuk patriotisme yang paling mahal. Orang yang tidak peduli tidak akan repot mengkritik. Mungkin cukup diam. Atau hengkang. Yang bertahan dan terus berbicara biasanya justru masih memiliki harapan.
–––
Dan harapan, sayangnya, punya tabiat yang sama seperti sejarah. Keduanya tidak selalu bersedia diam ketika diminta.
Sebelum ”berkuasa”, suara yang kini paling keras mempertanyakan patriotisme warganya, adalah suara yang sama yang pernah memperingatkan kehancuran negara ini. Pada 2018, setelah hampir tiga kali kalah dalam pemilihan presiden, ia memperingatkan bahwa Indonesia bisa bubar pada 2030.
Narasi itu juga bentuk kritik. Bahkan kritik yang sangat keras, meski rujukannya hanya sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Ghost Fleet. Disebar dengan serius. Dengan kewaspadaan. Dengan maksud politik yang mudah dibaca.
Tapi kini, ketika warga yang lain menyatakan kekhawatiran mereka –dengan data, pertanyaan, dan hak kewargaan yang sah– mereka disebut tidak cinta tanah air.
Ada nama untuk standar ganda seperti ini. Tapi saya pilih tidak menyebutnya. Anda tentu tahu.
–––
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Maret 2026 merilis temuan yang layak dibaca lebih dari sekadar angka. Masyarakat semakin takut berbicara politik secara terbuka. Saiful Mujani membandingkannya dengan suasana awal reformasi.
”Pada awal reformasi, kalau dibuat skala dari 0 sampai 10, skornya tujuh. Sekarang hanya tiga.”
Tentu, setiap survei punya keterbatasan. Metodologi bisa diperdebatkan. Tetapi ada yang lebih penting. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika orang mulai merasa lebih aman untuk diam?
Demokrasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pemilu. Ia hidup di warung-warung kopi, di ruang kelas, di kantor pemerintah, di mana pun. Demokrasi diukur dari kebebasan warga mengatakan bahwa sesuatu mungkin keliru. Demokrasi diukur dari keberanian warga untuk berbicara, tanpa rasa takut.
–––
Barangkali di sinilah kalimat Soekarno tadi menemukan maknanya yang paling tidak nyaman. Sebagai kredo bagi rakyat, sekaligus ujian bagi kekuasaan.
Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
Penjajah memang datang dari luar. Tetapi watak kolonial bisa lahir dari dalam. Ia lahir setiap kali warga diminta membuktikan kesetiaan hanya karena mengajukan pertanyaan. Ia tumbuh setiap kali bahasa dipakai untuk menentukan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang perlu dipertanyakan loyalitasnya.
Dan ia mencapai bentuknya yang paling sempurna ketika bangsa perlahan diyakinkan bahwa mencintai negara berarti berhenti mengoreksi penguasanya.
Itulah sebabnya, perjuangan untuk melawannya memang lebih sulit. Sebab penjajah setidaknya datang dari luar. Mudah dikenali. Bisa ditunjuk.
Yang ini, tidak.
Ia hafal lagu kebangsaan. Mungkin bahkan lebih keras menyanyikannya. (*)
*Wartawan Jawa Pos Radar Bromo
Editor : Muhammad Fahmi