SEPATU lars dibuat untuk medan yang keras. Tanah berbatu, lumpur, jalan panjang yang harus ditempuh dengan beban di pundak. Ia tidak dirancang untuk ruang tempat orang menyusun neraca, atau menghitung sisa hasil usaha.
Tapi pekan-pekan ini, ribuan sarjana muda mengikatkan tali sepatu itu ke kaki mereka, lalu berbaris di bawah terik matahari, sebagai calon manajer koperasi desa.
Kini daftar korbannya sudah lima. Yonanda Muhammad Taufiq, henti jantung, Baturaja. Anisa Muyassaroh, heat stroke, Balikpapan. Novia Rahmadhani Sihotang, tuberkulosis, Jakarta.
Selanjutnya, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, pneumonia dengan komplikasi hipertensi dan obesitas, juga Jakarta. Dan yang terbaru, Nola Dya Sari mengeluhkan sesak napas dan badan panas saat belajar teknik perkebunan, lalu mengalami henti jantung beberapa jam kemudian di rumah sakit Singkawang.
Lima nama. Lima nyawa yang berhenti sebelum sempat menjalankan tugas yang dipersiapkan untuk mereka, mengelola koperasi, bukan menembus medan tempur.
Dan tiba-tiba sebuah pertanyaan sederhana terasa sulit dihindari. Untuk apa calon manajer koperasi memakai sepatu lars, baris-berbaris, belajar penghormatan militer? Toh mereka bukan komponen cadangan yang akan dikirim ke garis depan.
Albert Camus pernah menulis bahwa tujuan yang mulia sering menjadi alasan untuk melupakan kedaulatan manusia. Kita berbicara tentang masa depan, tentang bangsa. Tetapi seseorang yang sakit tetaplah seseorang yang sakit. Seseorang yang meninggal tetaplah seseorang yang meninggal.
Program ini lahir dari niat yang sulit ditolak. Mencetak sarjana tangguh, siap menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga kampung nelayan.
Siapa yang tak ingin anak muda terlibat dalam pembangunan? Tapi tujuan yang baik tidak otomatis membuat semua cara menjadi benar.
Mungkin karena itu saya merasa ada yang hilang dalam cara kita membicarakan program-program besar belakangan ini. Kita terlalu sering berbicara tentang angka. Berapa ribu koperasi, berapa puluh ribu desa, berapa banyak sarjana yang direkrut. Tetapi manusia tidak hidup sebagai angka. Ia hidup sebagai tubuh. Bisa lelah, bisa sakit, dan punya batas.
Hannah Arendt menyebut banalitas kejahatan, termasuk dalam birokrasi, sering kali bukan lahir dari niat jahat. Tetapi dari ketidakmampuan untuk berhenti dan berpikir. Sebuah sistem yang terlalu sibuk mengejar target sering lupa melihat manusia di dalamnya.
Setelah korban pertama, mestinya ada evaluasi. Setelah korban kedua, mestinya ada alarm. Setelah korban ketiga, mestinya ada pembenahan menyeluruh. Tapi korban keempat tetap jatuh. Lalu korban kelima, di hari yang hampir sama.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka sakit, melainkan mengapa kematian demi kematian tidak segera mengubah cara kita bertanya. Dan kenapa, ketika akhirnya Kementerian Pertahanan memerintahkan evaluasi total, perintah itu baru datang setelah nama kelima, bukan setelah nama pertama.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latsarmil ini bukan dimaksudkan untuk mencetak prajurit. Para peserta, kata mereka, tetap sipil. Tapi sepatu lars yang mereka pakai, baris-berbaris yang mereka jalani, hormat militer yang mereka pelajari, semua itu adalah bahasa tubuh tentara, dipinjamkan kepada tubuh yang belum pernah dilatih untuknya.
Mungkin maksudnya membangun disiplin. Tapi disiplin punya banyak bentuk, dan tidak semuanya memerlukan seragam loreng serta medan berbatu di bawah terik matahari.
Ironinya menjadi semakin terasa ketika kita mengingat apa yang sebenarnya hendak mereka kelola. Koperasi, dalam bayangan Bung Hatta, adalah ekonomi yang berpusat pada manusia. Pada gotong royong, pada martabat. Tetapi sebelum sempat mengelola manusia, para calon pengelola itu justru harus berhadapan dengan risiko terhadap dirinya sendiri.
Di titik ini saya teringat sesuatu yang tampaknya tak berhubungan: Indomaret dan Alfamart. Dua jaringan ritel terbesar negeri ini, dengan puluhan ribu gerai dan rantai pasok yang jauh lebih rumit dari satu koperasi desa. Tapi kita tak pernah mendengar calon manajer mereka memakai sepatu lars, apalagi meninggal saat pelatihan.
Tentu perbandingan ini tak sepenuhnya adil. Negara bukan perusahaan. Tapi justru karena negara bukan perusahaan, standar perlindungannya seharusnya lebih tinggi. Perusahaan mengejar untung. Negara, setidaknya, harus mengejar keselamatan warganya sebagai tanggung jawab moral.
Kemhan menyebut seluruh peserta, termasuk yang meninggal, telah lolos pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak. Pernyataan itu mungkin benar secara prosedur. Tapi prosedur yang benar pun bisa menjadi tidak relevan jika lima orang tetap mati dalam program yang sama, dalam rentang waktu sepuluh hari.
Kita mungkin hidup di zaman yang menyukai kecepatan. Program harus segera berjalan. Target harus segera tercapai. Peresmian harus segera dilakukan. Kadang saya berpikir, republik ini terlalu sering merayakan garis start, dan terlalu jarang memeriksa apakah sepatu yang dipakai pelarinya memang cocok untuk medan yang mereka hadapi.
Padahal pembangunan tidak pernah dimenangkan oleh mereka yang berlari paling kencang. Ia dimenangkan oleh mereka yang sampai ke garis akhir, dengan selamat, dan masih punya tenaga untuk bekerja.
Lima nama itu seharusnya cukup membuat kita berhenti sejenak. Bukan untuk menolak koperasinya, bukan untuk menolak kampung nelayannya. Melainkan untuk mengingat bahwa tujuan pembangunan bukan program itu sendiri, bukan berapa banyak calon pengelola koperasi yang dilatih. Tujuannya adalah manusia.
Dan ketika manusia mulai menjadi korban dari program yang dibuat untuk menolongnya, ada sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Bukan setelah nama keenam muncul, melainkan sekarang!
M. Busthomi,
Wakil Ketua Bidang Litbang & Pelatihan PA GMNI Pasuruan
Editor : Muhammad Fahmi