GRATI, Radar Bromo - Upaya mengejar swasembada susu nasional, kini mulai diarahkan langsung ke sentra peternakan rakyat.
Langkah taktis ini menjadi perhatian serius, setelah diketahui produksi susu segar dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Sementara 80 persen sisanya masih bergantung pada komoditas impor.
Persoalan mendasar tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di KUD Sukamakmur, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (28/9).
Dalam diskusi bersama koperasi dan para peternak, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan bahwa peningkatan produksi lokal harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana.
“Tidak hanya mendatangkan sapi-sapi impor yang begitu banyak, tetapi juga harus dipikirkan kalau sapi itu datang, dia makan apa? Pakannya harus disediakan. Harus ada lahan hijauan,” tegas Titiek.
Ia menambahkan, pemerintah, BUMN, maupun pemilik lahan lainnya perlu berkolaborasi menyediakan ratusan hingga jutaan hektare lahan pakan, demi melindungi kelangsungan peternak lokal. Sekaligus membatasi laju impor demi menjaga stabilitas harga.
Menanggapi kebutuhan itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program Bantuan Presiden (Banpres) sapi perah, yang diusulkan masuk dalam anggaran 2027.
Skemanya bukan berbentuk kredit, melainkan bantuan uang muka pembelian sapi.
Sebagai contoh, jika harga seekor sapi impor berkisar Rp50 juta, pemerintah diusulkan memberi subsidi sebesar Rp30 juta—sudah mencakup asuransi, dukungan kandang, dan peralatan.
Sisa 40 persen nilai sapi, akan ditanggung peternak melalui skema pembiayaan khusus.
Terkait anggaran ini, Menteri Pertanian telah bersurat resmi kepada Kementerian Keuangan pada 22 September lalu.
Agung juga memaparkan adanya peluang pasar besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana kandungan susu segar di dalamnya telah dinaikkan minimal hingga 80 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo memiliki modal kuat melalui pengembangan Genom Sapi Grati.
Sapi endemik lokal yang risetnya telah rampung dan tengah dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini, diklaim menjadi solusi konkret di wilayah dataran rendah.
“Di samping pantai pun bisa menghasilkan susu yang banyak, asupan makanan lebih sedikit, dan tahan penyakit. Hanya ada di Grati,” jelas Mas Rusdi-sapaannya.
Keunggulan genetik ini, kontras dengan sapi perah impor yang umumnya wajib dikembangkan di dataran tinggi.
Pemkab Pasuruan menyatakan sangat terbuka untuk mengembangbiakkan teknologi genetika Sapi Grati ini ke daerah lain, demi memperkuat ketahanan pangan nasional. (zen/one)
Editor : Jawanto Arifin