PASURUAN, Radar Bromo - Masyarakat Kota Pasuruan yang berkeinginan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tampaknya harus bersabar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menyatakan, belum memiliki rencana untuk membuka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.
Kebijakan pengadaan tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebutuhan daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan, Supriyanto, menuturkan pengadaan CPNS dan PPPK sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
Menurutnya, Pemkot Pasuruan belum mengajukan usulan pengadaan pegawai baru ke pemerintah pusat sejak tahun 2024.
"Terakhir kali pengadaan dilakukan pada tahun 2024. Saat itu, total ada 128 ASN baru yang direkrut, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK," ujar Supriyanto.
Supri—sapaan akrabnya—menyebutkan, pengadaan ASN di lingkungan pemkot saat ini menerapkan kebijakan zero growth (pertumbuhan nol).
Artinya, pemkot tidak akan menambah jumlah total ASN yang ada. Proses rekrutmen ke depan hanya akan diperuntukkan bagi pengisian posisi atau menggantikan pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.
Ia menegaskan pengadaan ASN, baik berstatus CPNS maupun PPPK, belum ada untuk tahun ini.
Hal tersebut dikarenakan, pihak BKPSDM harus selalu mempertimbangkan kemampuan finansial yang dimiliki oleh pemkot.
Terlebih lagi, pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN, sepenuhnya dibebankan dan ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda).
"Pengadaan pegawai harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan, serta memperhitungkan kemampuan anggaran daerah secara matang. Untuk tahun ini, sementara belum ada rekrutmen," jelasnya. (riz/one)
Editor : Jawanto Arifin