PURWOREJO, Radar Bromo- Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Wironini, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, disoal.
Kamis (5/2), sejumlah aktivis berunjuk rasa di depan lokasi pembangunannya. Mereka berasal dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-POLRI (GM FKPPI).
Mereka menilai proyek SR ini digarap asal-asalan. Termasuk soal aset Pemkot Pasuruan seluas 7,3 hektare yang menjadi lokasi pembangunan.
Aset ini diduga belum pernah dibahas dalam rapat paripurna bersama DPRD. Juga masalah penggunaan tanah uruk yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.
Perwakilan DPC GM FKPPI Pasuruan Ayi Suhaya meminta proyek SR dihentikan sementara. Penggunaan tanah uruk yang tidak sesuai spesifikasi bisa membuat bangunan tidak kokoh dan rawan ambrol.
“Kami lihat truk keluar masuk dalam kondisi kotor, sehingga jalan berdebu mengganggu masyarakat. Keamanan pengguna jalan itu penting," katanya.
Jawa Pos Radar Bromo sempat berupaya meminta keterangan dari PT Nindya Karya, selaku pelaksana. Namun perwakilannya enggan menjawab. Mereka menyebut yang berhak menyampaikan pimpinan pusat.
Pengurukan ini berlangsung sejak awal Januari dan ditarget rampung pada pertengahan bulan ini.
Proyek ini dibiayai lewat APBN dan digarap oleh PT Nindya Karya.
Anggarannya mencapai Rp 1,2 triliun, namun untuk lima daerah. Meliputi Kota-Kabupaten Pasuruan, Kota-Kabupaten Kediri, dan Kota Malang.
Kepala Dinsos Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat mengatakan, pengerjaan fisik belum dimulai. Kini pelaksana masih melakukan pematangan lahan.
Melakukan pengurukan di lahan seluas 7,3 hektare. “Awalnya tahap pematangan lahan ditarget rampung akhir Februari. Namun dimajukan pertengahan Februari," katanya.
Sejauh ini, proses pematangan lahan sudah mencapai 50 persen. Dari pengecekan ke lokasi, Dinsos memastikan pengerjaan tidak ada masalah.
“SR permanen ini akan memiliki tiga jenjang. Mulai SD hingga SMA. Untuk rombel masih menunggu pusat,” ujarnya. (riz/rud)
Editor : Muhammad Fahmi