BANGIL, Radar Bromo –Pemkab Pasuruan menjadikan penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pembangunan pada 2026.
Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan tren membaik, pemkab menilai upaya pengentasan kemiskinan masih harus diperkuat.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada 2025 tercatat sebesar 8,21 persen.
Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 8,63 persen.
Penurunan ini menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan lebih siginifikan pada tahun berikutnya.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan harus diikuti dengan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Angkanya memang turun, tapi itu belum cukup. Tahun 2026, kami targetkan penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujar Rusdi.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari perbaikan indikator pembangunan lainnya.
Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat 73,02.
Naik dari 72,36 pada 2024. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 5,02 persen menjadi 4,22 persen.
Selain itu, Rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan pendapatan berada di angka 0,309 pada 2025. Lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Rusdi menilai pemerataan kesejahteraan masih perlu diperkuat. Terutama pemerataan di kelompok masyarakat rentan.
Pada 2026, pemerintah daerah akan memfokuskan kebijakan pada penguatan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin.
Di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan dasar, serta perbaikan infrastruktur pendukung ekonomi warga.
“Fokus kami bagaimana program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Sehingga penurunan kemiskinan bisa dirasakan secara nyata,” tegasnya. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi