Rangkaian peringatan dimulai sejak pagi dengan melakukan senam bersama keluarga besar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan dan tenaga kesehatan. Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan serta segenap undangan ikut hadir.
Acara kemudian dilanjutkan di pendapa Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Di Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 tema yang diambil adalah, “Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku.”
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan dr Ani Latifah mengatakan bahwa peringatan HKN ke-58 dengan tema Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku menggambarkan bangkitnya semangat optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bersama-sama bahu membahu dan bergotong-royong menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi Covid-19.
“Dalam peringatan HKN ini, juga di-launching UHC serta pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa yang sudah ODF. Serta mitra bakti husada untuk perusahaan di Kabupaten Pasuruan dan juga pemberian penghargaan 2 Rumah Sakit yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati yang mencapai Akreditasi Paripurna,” terangnya.
Penghargaan diberikan kepada Kecamatan Tosari sebagai kecamatan ODF pertama di Kabupaten Pasuruan, SMAN 1 Grati untuk penghargaan Sentra Pangan Jajanan Sehat di Kabupaten Pasuruan, PT Tirta Investama pabrik Keboncandi untuk penghargaan CSR percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan, PT. Amerta Indah Otsuka untuk penghargaan Mitra Bhakti Husada di Kabupaten pasuruan dan juga 50 Desa ODF di Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan Kabupaten Irsyad Yusuf mengatakan, launching UHC merupakan bagian dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati agar masyarakat memperoleh hak-haknya dengan baik terutama di bidang kesehatan. “Alhamdulillah tahun ini kami bisa memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan UHC Ini. Rencana ini sempat tertunda 2 tahun imbas pandemi. Mulai tahun 2023 jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Bupati menjelaskan per Januari 2023, UHC ini sudah bisa dimanfaaatkan untuk berobat. Sehingga warga tinggal datang ke rumah sakit atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, cukup hanya membawa KTP saja dan bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan. Diharapkan tidak ada lagi fotocopy KTP yang dinilai tidak efektif.
“Saya harap cuma bawa KTP atau dokumentasi administrasi yang sah agar pelayanan simpel dan efektif,” ujarnya.
Bupati meminta agar Dinkes berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan OPD terkait. Seperti Dispendukcapil dan Dinsos untuk kesesuaian data agar layanan ke masyarakat bisa benar-benar optimal.
Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur BPJS kesehatan, dr. I Made Puja Yasa, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Pasuruan. Bahkan saat ini Kabupaten Pasuruan tercatat sebagai kota/kabupaten dengan peringkat ketiga tertinggi dalam pengalokasian anggaran untuk UHC setelah Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro. (*) Editor : Jawanto Arifin