Radar Pasuruan — Sebanyak 103 anggota MPR tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR, sebanyak 629 dari total 732 anggota DPR dan DPD tercatat mengikuti sidang kenegaraan tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan data kehadiran tersebut saat membuka sidang. Menurutnya, sebagian besar anggota MPR telah hadir untuk mengikuti agenda kenegaraan.
"Daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD," kata Muzani.
Meski terdapat 103 anggota yang tidak hadir, Muzani memastikan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum. Ketentuan itu mengacu pada Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD.
Setelah memastikan kuorum terpenuhi, Muzani secara resmi membuka Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2026.
"Maka, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani sambil mengetuk palu.
Baca Juga: MPR dan DPR Angkat Suara soal Rencana Renovasi Ponpes Al Khoziny dari APBN
Sidang Tahunan MPR tersebut menjadi salah satu agenda kenegaraan penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.
Selain Pidato Kenegaraan, Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan pidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat siang.
Agenda tersebut menjadi bagian dari penyampaian arah kebijakan pemerintahan serta gambaran program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran 2027.
Baca Juga: Ingin Tenaga Kerja RI Mendunia, Prabowo Dorong Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD
Editor : Moch Vikry Romadhoni