Radar Bromo - Kesepakatan damai awal antara Amerika Serikat dan Iran resmi berlaku setelah kedua negara menandatangani memorandum of understanding (MoU) secara elektronik pada Rabu (17/6). Namun di balik klaim Presiden Donald Trump bahwa kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi Washington, dokumen yang dirilis pemerintah AS menunjukkan masih banyak persoalan penting yang belum terselesaikan.
Kesepakatan tersebut membuka kembali Selat Hormuz dan memperpanjang gencatan senjata, namun belum menghasilkan perjanjian final yang menjawab isu-isu utama konflik. Kedua negara kini hanya memiliki waktu 60 hari untuk merundingkan berbagai poin krusial yang masih menggantung.
Salah satu persoalan terbesar adalah program nuklir Iran. Trump berulang kali menyatakan bahwa kesepakatan ini menjamin Iran tidak akan pernah membeli, mengembangkan, atau memproduksi senjata nuklir, namun isi MoU belum memberikan jaminan tersebut. Untuk saat ini, Iran hanya berkomitmen melakukan downblending atau menurunkan tingkat pengayaan uranium berkadar tinggi di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Seorang pejabat senior AS menyebut langkah itu sebagai konsesi penting dari Iran, meski belum ada kejelasan mengenai proses, jumlah, maupun tenggat pelaksanaannya.
Isu lain yang berpotensi memicu perdebatan adalah rencana rekonstruksi Iran. Trump sebelumnya menegaskan AS tidak akan memberikan dana kepada Teheran, namun teks kesepakatan menyebut Washington akan bekerja sama dengan mitra regional menyusun rencana rekonstruksi senilai sedikitnya USD 300 miliar. Pejabat senior AS menegaskan kesepakatan ini tidak mewajibkan Amerika mengeluarkan dana langsung, meski bahasa dokumen dinilai cukup terbuka untuk kemungkinan kontribusi finansial di masa depan.
Sejumlah agenda prioritas Washington lainnya juga belum mendapat perhatian rinci, termasuk dukungan Iran terhadap kelompok proksi seperti Hizbullah yang hanya disebut sekilas tanpa penjelasan konkret, serta program rudal Iran yang sejak awal menjadi tuntutan utama AS dan Israel namun belum diatur secara detail.
Kondisi ini memicu kritik dari sejumlah politikus Partai Republik. Senator Bill Cassidy dari Louisiana menjadi salah satu yang paling vokal menentang kesepakatan tersebut.
"Ambisi nuklir Iran tidak terkendali, dan mereka telah belajar bahwa mengancam Selat Hormuz berhasil dan tidak diragukan lagi akan memanfaatkannya di masa depan," ujar Cassidy melalui unggahannya di X, yang bahkan menyebut langkah pemerintahan Trump sebagai "kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade".
Dengan masih banyaknya isu yang belum terselesaikan, kesepakatan ini lebih tepat disebut sebagai kerangka awal menuju perundingan yang lebih kompleks, dengan kemungkinan perpanjangan tenggat 60 hari apabila kedua pihak belum mencapai kesepakatan final. Trump sendiri mengakui keberhasilan negosiasi lanjutan belum bisa dipastikan.
"Jika itu tidak selesai dalam 60 hari, tidak apa-apa. Kita kembali ke pengeboman," kata Trump.
Editor : Moch Vikry Romadhoni