Radar Pasuruan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat kritik tajam. Massa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menggelar demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6), dengan membawa tiga salib merah bersimbol foto presiden dan wapres sebagai bentuk protes atas implementasi program tersebut yang dinilai bermasalah.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat Yohanes Jonianus Taek mengungkapkan temuan terkait pelaksanaan MBG di lapangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program yang menelan anggaran APBN dalam jumlah besar ini dinilai tidak tepat sasaran dan berujung sia-sia.
Yohanes mencontohkan kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana makanan MBG yang kualitasnya buruk akhirnya berakhir sebagai pakan ternak.
"Itu dijadikan makanan babi di daerah-daerah 3T misalnya di NTT. Saya adalah orang NTT dan saya pernah ke sana, pernah mewawancarai masyarakat di sana. MBG di sana tata kelolanya sangat buruk. MBG yang secara ide itu merupakan ide populis, tetapi secara pelaksanaannya tidak realistik dan tidak tepat sasaran," ujarnya di lokasi.
"Siswa-siswa di sana itu tidak makan MBG karena apa? Karena makanan-makanan yang datang dari dapur itu makanan-makanan yang sudah basi teman-teman sekalian," terangnya.
Baca Juga: Bakom RI Tegas: MBG Tidak Bisa Dihentikan Mahasiswa, Itu Janji Kampanye Prabowo!
Ia juga menyebut adanya laporan siswa yang mengalami keracunan massal akibat tata kelola dapur yang buruk, yang memicu kecurigaan mahasiswa terhadap pihak-pihak yang terus mendesak program ini dilanjutkan tanpa evaluasi mendasar.
"Oleh karena program yang bobrok seperti itu apa yang mau dilanjutkan? Program bobrok seperti itu apa yang mau didukung? Oleh karena itu kami dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat hari ini hadir dengan membawa satu tuntutan agar mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total program-program populis yang tidak realistik dan tidak tepat sasaran seperti MBG, KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang merupakan akar dari beban APBN yang saat ini ada," tegasnya.
PMKRI Jakarta Pusat menilai akar masalah dari kekacauan ini adalah penunjukan pelaksana program yang tidak kompeten, sehingga anggaran besar yang dikucurkan terbuang percuma akibat manajemen yang tidak profesional. Mahasiswa mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total atau bahkan menghentikan sementara program MBG jika mekanisme, transparansi, dan standarisasi kelayakan makanan di berbagai daerah belum mampu dibenahi secara struktural.
Editor : Moch Vikry Romadhoni