Radar Bromo - Pemerintah Indonesia berencana merombak total sistem pembagian bantuan sosial (bansos). Ke depan, masyarakat tidak lagi menerima bansos dalam bentuk barang atau sembako, melainkan langsung berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening penerima.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut sistem bansos tunai ini nantinya akan dikawal teknologi kecerdasan buatan (AI) agar penyalurannya tepat sasaran. Setiap penerima manfaat diproyeksikan mendapatkan dana hingga Rp 5,4 juta.
"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).
Bukan hanya sektor bansos yang akan disentuh teknologi ini. Pemerintah juga berencana mengintegrasikan AI ke dalam sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari implementasi Government Technology (GovTech). Melalui sistem ini, rekam jejak finansial dan latar belakang pelaku usaha mikro dapat dipantau secara akurat.
Baca Juga: Gus Ipul Hapus Dinas Luar Negeri Fokus Efisiensi Anggaran, Bansos Tetap Aman
"Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology," terangnya.
Perubahan ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan berbasis digital. Untuk mendukungnya, pemerintah tengah mengebut proyek integrasi data nasional. Luhut menargetkan Indonesia sudah memiliki Digital Single ID pada akhir 2026.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," imbuhnya.
Dengan adanya Digital Single ID, anggaran negara diperkirakan dapat dihemat secara signifikan karena tidak ada lagi dana bansos yang mengalir ke pihak yang tidak berhak.
Editor : Moch Vikry Romadhoni