Radar Bromo - Rencana Indonesia untuk mengerahkan 20 ribu personel TNI ke Gaza, Palestina, kini resmi mendapat persetujuan. Dewan Keamanan PBB telah memberikan mandat untuk pembentukan pasukan stabilitas internasional yang akan ditempatkan di wilayah tersebut.
Menanggapi keputusan itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Kolonel Arm Rico Sirait, menjelaskan bahwa saat ini belum ada jadwal resmi keberangkatan. Ia menuturkan Kemhan bersama TNI masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
”Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” ungkap Rico saat dikonfirmasi pada Rabu (19/11).
Rico mengatakan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Namun, penentuan akhir berada sepenuhnya pada keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi.
”Sejalan dengan pernyataan menhan yang juga menegaskan, walaupun PBB sudah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, keputusan politik nasional tetap menjadi faktor penentu,” imbuh Rico.
Karena itu, meskipun Dewan Keamanan PBB menyetujui proposal resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS), termasuk pembentukan pasukan stabilitas internasional, Kemhan dan TNI masih berada pada tahap persiapan internal.
”Setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang membuka ruang bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden,” terang Rico.
Oleh sebab itu, Rico menjelaskan bahwa langkah pemerintah saat ini difokuskan pada penyiapan internal Kemhan dan TNI. Persiapan tersebut mencakup pendataan kebutuhan pasukan, kesiapan logistik, dan kemampuan yang relevan untuk operasi stabilisasi yang bersifat lebih kompleks.
”Menhan juga sudah menegaskan bahwa Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari 2 landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” jelas Rico.
Editor : Moch Vikry Romadhoni