Radar Bromo - Memasuki satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, berbagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai menampakkan hasil konkret. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga kini, tercatat sudah ada 166 unit Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Menjelang peringatan Sumpah Pemuda 2025, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif.
Program tersebut resmi dimulai pada Juli 2025, dengan sasaran utama membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Selain mencegah angka putus sekolah, program ini juga menjadi simbol semangat persatuan sebagaimana Sumpah Pemuda 1928.
“Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan. Setiap anak berhak belajar tanpa beban,” tegas Prabowo dalam keterangannya (25/10).
Hingga Oktober 2025, tercatat sudah ada 166 unit Sekolah Rakyat yang berjalan dan menampung sekitar 16 ribu siswa. Program ini diprioritaskan bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Papua, hingga wilayah urban miskin. Pemerintah menargetkan pendirian 500 unit Sekolah Rakyat hingga tahun 2027.
Terkait pendaftaran, prosesnya gratis dan sederhana. Program ini diperuntukkan bagi anak usia SD hingga SMA dari keluarga miskin yang sudah terverifikasi. Tahap awal yaitu cek kelayakan melalui Dinas Sosial setempat atau data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Setelah dipastikan masuk kategori desil 1-2, calon peserta dapat mendaftar secara daring melalui situs resmi Sekolah Rakyat di Kemensos. Setelah pengisian formulir, berkas akan diverifikasi sebelum peserta menjalani proses seleksi dan orientasi di satuan sekolah, yang menampung 300–350 siswa per unit.
Model pendidikan di Sekolah Rakyat mengusung sistem berasrama terpadu dengan empat pilar utama: pendidikan formal (sains, karakter, kewarganegaraan), bantuan sosial keluarga (beasiswa dan bansos), pelatihan kewirausahaan, serta jaminan kesehatan melalui BPJS dan klinik sekolah.
Pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi emas Indonesia. Target awalnya adalah menyelamatkan 16 ribu anak dari potensi putus sekolah dalam empat bulan pertama.
Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian. Kementerian Sosial mengelola anggaran bansos, Kemendikdasmen mengatur kurikulum, Kementerian Desa menangani infrastruktur, sedangkan Kemenkop fokus pada pelatihan ekonomi keluarga.
Dalam prosesnya, telah direkrut 2.000 guru ASN/PPPK dan 4.000 relawan Karang Taruna. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran Rp 24,9 triliun pada tahun 2026 untuk membangun 200 unit sekolah baru.