Pemkab Pasuruan misalnya, yang sudah menyiapkan anggaran Rp 500 juta.
Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan Bambang Adi mengatakan, sesuai dengan petunjuk dan koordinasi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pihaknya bakal membuka rekrutmen CPNS dan PPPK.
"Kami sudah sudah memenuhi usulan CPNS 2021. Kalau kebutuhan masih banyak," katanya.
Pria yang akrab disapa Adi itu menjelaskan, untuk 2021 pihaknya mengusulkan 543 orang dari semua formasi. Usulan itu, sesuai dengan rapat yang telah dilakukannya.
"Setelah kami usulkan, ternyata ada rapat koordinasi di pusat dan memberikan surat kepada kami, dan menyuruh untuk memperbaiki,” terangnya.
Adi melanjutkan, yang diperbaiki yaitu usulan untuk formasi guru, yang dimasukkan ke dalam PPPK. Sesuai dengan petunjuk surat yang diterimanya. Ini juga sesuai dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut satu juta guru.
"Formasinya dari yang sebelumnya guru di CPNS menjadi PPPK,” tuturnya.
Dari hasil itu, lantas kemudian ada sekitar 2.951 orang. Ditambah formasi P3K untuk guru.
Mengenai anggaran, katanya, rekrutmen sesuai dengan Rencana Anggaran Kerja (RAK) 2021. Dana Rp 500 jutadiharapkan bisa cukup untuk rekrutmen sebanyak 2.951.
"Yang pasti berharap cukup. Kami menunggu proses, karena kami akan menyesuaikan kemampuan anggaran," tuturnya.
Di Kota Pasuruan, sejauh ini pemkot belum memastikan berapa jumlah kuota penerimaan CPNS tahun ini. Pemkot masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Belum bisa kami pastikan terkait kuotanya, karena masih menunggu jadwal dari pusat,” beber Plt Asisten Pemerintahan Kokoh Arie Hidayat.
Kendati demikian, Kokoh menegaskan jika Pemkot juga menyiapkan rekrutmen PPPK. Jumlahnya kuota PPPK yang dibutuhkan tahun ini sebanyak 332 orang. Mereka terdiri dari beberapa formasi.
“Tahun ini akan dibuka seleksi untuk 332 PPPK. Sebanyak 286 orang untuk PPPK guru, selebihnya nonguru,” sebutnya.
Sehingga ada 173 PPPK nonguru yang terdiri dari 112 tenaga kesehatan, 54 tenaga kependidikan dan 7 tenaga teknis. Menurutnya, PPPK berbeda dengan PNS. Meski dari sisi besaran gaji yang diterima relatif sama.
Sementara itu, rencana pemerintah pusat untuk menghentikan atau tidak membuka formasi CPNS untuk guru di tahun 2021, rupanya belum sampai ke daerah. Hingga Minggu (3/1) siang, Kota Probolinggo masih tetap menajukan sesuai dengan rencana awal, yakni sekitar 600 formasi. Jumlah formasi lipat dua, karena di tahun sebelumnya belum dilakukan rekrutmen.
Kepala Bagian Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kota Probolinggo Gogol Sujarwo mengatakan, pemerintah memang sempat memutuskan tak akan membuka formasi CPNS untuk guru pada 2021. Alasannya, selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidak seimbangan sistem distribusi guru antar daerah secara nasional, karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS. Sehingga ada rencana rekrutmen 1 juta formasi guru berstatus PPPK pada 2021.
Hanya saja, rencana tersebut masih belum diketahui resmi. Mengingat, hingga Minggu (3/1) belum ada surat resmi dari pusat. Oleh karenanya Pemkot Probolinggo tetap mengajukan sekitar 600 formasi untuk CPNS. Termasuk guru dan PPPK di dalamnya.
Menurut Gogol, jumlah tersebut merupakan jumlah dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat tahun 2020 juga tidak ada formasi CPNS. “Jadi angka itu (600, Red) dobel. Lantaran 2020 kan belum ada formasi,” tambahnya.
Beralih ke Pemkab Probolinggo, awal tahun ini BKD juga mengaku masih belum mendapatkan surat dari pemerintah pusat untuk rekrutmen CPNS 2021. Namun usulan telah dilakukan.
“Kalau mengusulkannya sudah, karena yang pensiun sekitar 411-an pada 2020,” ujar Kepala BKD Kabupeten Probolinggo, Doddy Baskoro.
Doddy menjelaskan, pihaknya hanya mengusulkan. Tetapi keputusan ada di pemerintah pusat. “Kami hanya ketempatan saja karena ada kekosongan di daerah,” katanya. (sid/tom/rpd/mu/fun) Editor : Jawanto Arifin