KRAKSAAN, Radar Bromo- Laporan keluarga pasien yang mengeluhkan pelayanan di RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo, mendapatkan perhatian serius dari Pemkab.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris langsung turun. Mengkroscek langsung dan meminta audit menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Waluyo Jati.
Audit diperlukan untuk mengurai rangkaian penanganan pasien. Termasuk kondisi pasien saat kali pertama tiba di rumah sakit, tindakan medis yang diberikan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga perkembangan kondisi pasien sebelum meninggal dunia.
Kasus itu mencuat setelah keluarga almarhum Pauzi, 52, warga Desa Alassumur Lor, Kecamatan Besuk, mempertanyakan penanganan medis terhadap korban yang meninggal Sabtu (12/9) malam.
Keluarga menduga terjadi keterlambatan penanganan lebih dari 30 jam setelah pasien masuk IGD RSUD Waluyo Jati, Selasa (8/9) malam.
Gus Haris mengatakan, pemerintah tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Seluruh rangkaian kejadian harus diperiksa dengan membandingkan keterangan keluarga dan pihak rumah sakit.
“Apapun yang viral itu, harus kita kaji. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang pelayanan yang lemah, ada persoalan dengan tenaga medis, SOP-nya tidak benar, atau ada hal-hal lain. Itu yang harus diluruskan,” ujarnya usai mendatangi RSUD Waluyo Jati.
Ia juga meminta keterangan dari tenaga medis yang bertugas ketika kejadian. Termasuk dokter dan perawat. Ia juga menghubungi keluarga pasien untuk memperoleh kronologi dari sisi keluarga.
“Saya meminta seluruh pihak memberikan keterangan secara terbuka agar persoalan dapat diketahui secara utuh,” ujarnya.
Sebelumnya, keluarga Pauzi, Sabri menyampaikan dugaan keterlambatan penanganan medis di RSUD Waluyo Jati.
Menurutnya, pasien dibawa ke IGD RSUD Waluyo Jati Selasa malam karena mengalami kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, pemeriksaan awal menunjukkan gegar otak ringan dan tidak ditemukan pembekuan darah.
Keluarga kemudian mendapat informasi luka korban akan dijahit sekaligus ditangani melalui operasi oleh tiga dokter spesialis.
Namun, menurut keluarga, tindakan tersebut tidak segera dilakukan. Pauzi dipindahkan ke Ruang Cempaka dan hanya mendapat obat sambil menunggu kepastian tindakan operasi.
Operasi baru dilakukan Kamis (10/9) malam. Setelah operasi, kondisi pasien memburuk dan kemudian dipindahkan ke ruang ICU.
Pada tahap itu, keluarga mendapat informasi mengenai adanya patah tulang rusuk yang disebut melukai paru-paru dan membutuhkan pemasangan slang. Namun kemudian korban meninggal dunia Sabtu (12/9) malam.
Di sisi lain, Direktur RSUD Waluyo Jati dr. Yessi Rahmawati mengatakan, pasien tidak ditelantarkan. Pasien datang ke RSUD Waluyo Jati dalam kondisi cedera berat disertai penurunan kesadaran.
Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan beberapa trauma, termasuk patah tulang rusuk dan perdarahan di rongga dada. Pasien telah memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis.
Di antaranya, pemeriksaan CT scan, rontgen, USG, laboratorium, transfusi darah, pemasangan WSD untuk menangani perdarahan di rongga dada, tindakan operasi, serta pemasangan implan pada tulang tangan dan kaki.
Penanganannya dilakukan secara multidisiplin oleh empat dokter spesialis. Yakni, Dokter Spesialis Bedah Umum, Bedah Saraf, Orthopedi dan Traumatologi, serta Anestesiologi.
Gus Haris mengatakan, keterangan keluarga menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi melalui audit.
Sebab, untuk menentukan apakah terjadi keterlambatan penanganan, diperlukan pemeriksaan terhadap rekam medis, kondisi klinis pasien, keputusan dokter, waktu setiap tindakan, serta SOP.
“Saya tidak akan memutuskan apa pun saat ini karena ini akan fatal. Saya punya tanggung jawab besar. Kalau saya salah memutuskan, kemudian yang tidak bersalah saya putuskan bersalah karena saya ceroboh dalam mengambil keputusan, ini juga akan menjadi persoalan,” katanya.
Kepercayaan Publik Harus Diperhatikan
Audit besar-besaran terhadap pelayanan RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo harus segera dilakukan. Bahkan, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meminta tidak hanya berhenti pada kasus Pauzi.
Menurutnya, evaluasi juga perlu melihat pola pelayanan rumah sakit secara lebih luas. Terutama bagian yang berpotensi menimbulkan keluhan serupa. “Saya ingin evaluasi besar, pelayanan diperbaiki. Teman-teman manajemen dan dokter-dokter itu dijadikan acuan untuk memperbaiki semua,” ujarnya.
Persoalan kepercayaan, kata Gus Haris, menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan. Penjelasan yang terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta. Bukan semata-mata dari potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Kalau ini kemudian tidak dijabarkan dengan jelas di masyarakat, persepsi buruk ini tidak akan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau rumah sakit sudah kehilangan kepercayaan, membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat itu tidak mudah, sangat tidak mudah,” katanya.
Ia meminta hasil audit nantinya menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekadar menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan rumah sakit milik pemerintah tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat.
“Ke depan, pelayanan di rumah sakit ini harus semakin baik. Itu mutlak dilakukan karena rumah sakit ini tugas utamanya melakukan pelayanan kepada masyarakat, apa pun keadaannya,” jelasnya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga