KRAKSAAN, Radar Bromo- Alokasi anggaran daerah Pemkab Probolinggo untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang merupakan program Pemerintah Pusat menjadi perhatian serius DPRD. Terutama dalam Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo 2026.
Pembahasan P-APBD Pemkab Probolinggo memasuki tahap konsolidasi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Pembahasan itu dilakukan setelah Komisi I-Komisi IV DPRD menyelesaikan pendalaman anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi mengatakan, pembahasan P-APBD tidak hanya diarahkan untuk menyesuaikan angka belanja. Tetapi juga memastikan penggunaan anggaran sejalan dengan program prioritas Pemerintah Pusat.
Menurutnya, seluruh pos belanja dalam P-APBD 2026 masih akan dikonsolidasikan sebelum pembahasan akhir di Banggar. “Seluruh alokasi anggaran untuk Perubahan APBD 2026 dikupas tuntas untuk selanjutnya disinergikan di tingkat Banggar,” katanya.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam pembahasan Sekolah Rakyat. Bagi Kabupaten Probolinggo, keberadaan program ini berkaitan langsung dengan persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besaran anggaran. Tetapi juga dari kesiapan aset dan keberlanjutan pelaksanaannya. “Yang paling khusus dan menjadi atensi kita bersama adalah pengerjaan program Sekolah Rakyat yang saat ini sedang berproses di P-APBD,” katanya.
Pembiayaan Sekolah Rakyat menggunakan skema pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan skema tersebut, beban pemerintah daerah, terutama berada pada penyediaan aset yang dibutuhkan untuk mendukung program. Sementara, biaya operasional pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Zubaidi menyebut, pengadaan aset untuk lokasi Sekolah Rakyat telah diselesaikan. Tahapan yang tersisa berkaitan dengan administrasi. “Saat ini tahapan pelaksanaan tinggal menyelesaikan mekanisme administrasi,” katanya.
Zubaidi optimistis Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi tahun depan. Yakni, setelah seluruh proses administrasi selesai. “Pengadaan aset dari pemerintah kabupaten sudah selesai hari ini. Tinggal menyelesaikan proses administrasinya. Insyaallah tahun 2027 mendatang Sekolah Rakyat sudah siap tancap gas dan beroperasi,” jelasnya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga