KRAKSAAN, Radar Bromo- Pengelolaan anggaran daerah Pemkab Probolinggo masih perlu terus dibenahi. Terutama berkaitan dengan masih terus tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Hal itu terungkap dalam jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Tingginya Silpa ini menjadi salah satu sorotan DPRD.
Pemerintah menyebut, Silpa tidak semata-mata muncul karena penghematan belanja. Tetapi juga dipengaruhi pelampauan pendapatan, sisa kontrak pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja, hingga program yang pelaksanaannya ditunda.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran berikutnya.
“Penatausahaan belanja akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya dalam jawaban eksekutif Pemkab Probolinggo, Rabu (2/9).
Tingginya Silpa menjadi penting karena pada satu sisi pemerintah daerah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. Tetapi di sisi lain masih terdapat anggaran yang tidak terserap atau belum dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah menargetkan pengelolaan anggaran ke depan lebih baik, sehingga Silpa dapat ditekan. Namun pemerintah belum merinci besarannya yang dinilai ideal maupun langkah terukur untuk memastikan penyebab berulangnya sisa anggaran dapat dikurangi.
Di sisi pendapatan, pemerintah juga masih mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, perluasan sosialisasi, perbaikan layanan perpajakan, serta penguatan pembayaran pajak secara digital melalui mobile banking dan internet banking.
Selain itu, kinerja badan layanan umum daerah (BLUD) dan sumber-sumber PAD lainnya akan dioptimalkan. Ugas mengatakan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penambahan objek pajak. Tetapi juga pada kemampuan pemerintah memperbaiki sistem pemungutan dan pelayanan.
