KRAKSAAN, Radar Bromo –Di tengah efisiensi, prioritas belanja Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Probolinggo 2026 disorot DPRD setempat.
Saat anggaran perjalanan dinas (perdin) naik Rp 7,38 miliar, sejumlah pos yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik justru dipangkas.
Sorotan salah satunya disampaikan Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo. Ketua Fraksi NasDem Andisuryanto Wibowo mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran perdin itu.
Terutama manfaatnya bagi masyarakat. Terlebih, Pemkab juga mengalokasikan Rp 315,04 juta untuk perdin keluar negeri.
“Apa urgensi dan output riilnya bagi rakyat Probolinggo kok anggaran perdin sampai naik Rp 7,38 miliar sehingga menjadi total Rp 53,40 miliar?” tanyanya.
Pada Raperda P-APBD 2026, menurutnya, belanja daerah bertambah Rp 132,31 miliar atau 5,50 persen menjadi total Rp 2,538 triliun. Namun tambahan anggaran itu lebih banyak berada pada belanja operasional yang mencapai Rp 1,882 triliun atau 74,16 persen dari total belanja.
Dia menilai, kenaikan belanja tidak seharusnya berhenti pada penambahan aktivitas birokrasi. Ruang fiskal yang tersedia perlu lebih banyak diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pengeluaran perdin perlu dirasionalisasi, termasuk perdin luar daerah dan luar negeri. Anggaran yang tidak mendesak lebih baik dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Perdin DPRD Kota Pasuruan 2026 Diusulkan Rp 16 M, Naik dari Tahun Ini
Sorotan makin kuat karena sejumlah anggaran pelayanan dasar justru dipangkas. Anggaran Puskesmas Tongas turun Rp 258,62 juta, sedangkan Puskesmas Condong berkurang Rp 29,55 juta.
Lalu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dipangkas Rp 230,64 juta dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikurangi Rp 253,37 juta.
Andisuryanto tidak serta-merta menyimpulkan pemangkasan itu menurunkan kualitas layanan. Namun pemerintah dinilai harus menjelaskan alasan perubahan serta memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Persoalan prioritas juga terlihat dari belanja pegawai yang mencapai Rp 1,023 triliun atau 40,33 persen dari total belanja.
Andisuryanto meminta Pemkab menyusun peta jalan rasionalisasi belanja pegawai secara bertahap sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.
Di sisi lain, Fraksi NasDem mendukung tambahan kesejahteraan guru. Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD bertambah Rp 21,36 miliar, TPG PPPK naik Rp 16,62 miliar, dan tambahan penghasilan guru PPPK naik Rp 671,92 juta.
NasDem juga menyoroti kenaikan bantuan sosial individu 172,12 persen menjadi Rp 8,19 miliar. Penyalurannya diminta lebih ketat dan berbasis data terverifikasi.
“Penerima bantuan harus by name by address dan dijauhkan dari kepentingan politik,” katanya.
Pos lain yang mengalami lonjakan cukup tinggi yaitu belanja modal tanah. Meningkat 137,08 persen menjadi Rp 10,43 miliar.
Andisuryanto meminta appraisal, legalitas, dan status tanah dipastikan sebelum pengadaan. Sebab, realisasi anggaran APBD 2026 tersisa kurang dari empat bulan saja. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi