KRAKSAAN, Radar Bromo - Sekitar 20 ribu warga di Kabupaten Probolinggo masih masuk kategori pengangguran terbuka. Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2025 turun menjadi 2,92 persen dari 3 persen pada tahun sebelumnya, Pemkab Probolinggo menilai penurunan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan kesempatan kerja.
Karena itu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mulai menyusun kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta di daerah melalui rancangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kerja sama itu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
Kepala Disnaker Saniwar mengatakan, pembahasan rancangan MoU menjadi langkah awal membangun komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mempercepat penurunan angka pengangguran.
"Pembahasan draft MoU ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Probolinggo melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan swasta," kata Saniwar.
Menurut Saniwar, selama ini penanganan pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan program pemerintah. Dunia usaha dinilai memiliki peran penting karena menjadi pihak yang membuka kesempatan kerja secara langsung.
"Intinya, kami membahas draft kerja sama dengan beberapa perusahaan. Harapannya, kolaborasi ini dapat memperkuat upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo," ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian TPT sebesar 2,92 persen memang menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dikonversi ke jumlah penduduk, masih terdapat sekitar 20 ribu warga yang belum memperoleh pekerjaan.
"Walaupun persentasenya turun menjadi 2,92 persen, jika dikonversikan ke jumlah penduduk masih ada sekitar 20 ribu warga yang termasuk pengangguran terbuka,” beber Saniwar.
“Karena itu, kami terus berupaya membangun kolaborasi dengan perusahaan swasta agar angka tersebut dapat ditekan lebih rendah lagi," tutur Saniwar. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid