KRAKSAAN, Radar Bromo - Di tengah capaian pendapatan daerah yang melampaui target, Pemkab Probolinggo masih menghadapi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Hal itu terlihat dari masih rendahnya realisasi beberapa komponen belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025.
Ini terekam dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2025 Jumat (19/6). Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengakui terdapat sejumlah program yang belum berjalan sesuai perencanaan sehingga memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya realisasi belanja modal tanah. Menurut Ugas, kondisi tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya persyaratan lahan untuk program Sekolah Rakyat serta pengadaan tanah untuk kantor Desa Kedungsupit yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2025.
“Belanja modal tanah belum dapat direalisasikan secara optimal karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, termasuk untuk kebutuhan lahan Sekolah Rakyat,” kata Ugas.
Kondisi serupa juga terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Sebagian anggaran Pemkab Probolinggo harus disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan daya listrik dan instalasi pendukung pada sejumlah wilayah koordinasi pendidikan.
Di sektor kesehatan, anggaran penyediaan jaringan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) ikut jadi kendala. Hingga akhir tahun anggaran 2025 juga belum dapat direalisasikan. Akibatnya, anggaran yang telah dialokasikan tidak terserap.
Penjelasan tersebut menjadi catatan penting karena belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Rendahnya realisasi pada pos tersebut kerap menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencatat adanya kenaikan belanja tidak terduga yang sempat menjadi perhatian DPRD. Ugas menjelaskan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk pengembalian sisa belanja transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Pemerintah mencatat terdapat selisih realisasi pendapatan lebih dari Rp 69 miliar dibandingkan target yang ditetapkan.
Menurut Ugas, pelampauan tersebut berasal dari berbagai sumber. Mulai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.
“Lampauan terbesar berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sekitar Rp 37 miliar yang merupakan pembayaran kurang salur tahun 2024 dan direalisasikan pada tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak seluruhnya berasal dari kinerja fiskal tahun berjalan. Melainkan juga dipengaruhi pencairan kewajiban pemerintah pusat yang tertunda pada tahun sebelumnya.
Persoalan lain yang mengemuka dalam pembahasan LPj APBD adalah sektor ketahanan pangan. Pemkab menyebut rendahnya serapan anggaran pada sektor ini lebih banyak dipengaruhi efisiensi belanja operasional, terutama perjalanan dinas, serta pembatalan lomba cipta menu pangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski serapan anggaran tidak maksimal, pemkab mengklaim indikator konsumsi pangan masyarakat masih berada di atas standar nasional. Konsumsi energi masyarakat pada tahun 2025 tercatat mencapai 2.128,47 kilokalori per kapita per hari, melampaui standar 2.100 kilokalori. Konsumsi protein mencapai 61,09 gram per kapita per hari, lebih tinggi dibanding standar 57 gram.
Namun pemkab juga mengakui belum seluruh kelompok masyarakat menikmati kondisi tersebut secara merata. “Masih terdapat masyarakat pada kuartil satu dan kuartil dua yang kecukupan gizinya belum terpenuhi secara optimal,” kata Ugas.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak semata diukur dari rata-rata konsumsi masyarakat. Tetapi juga distribusi akses pangan antarkelompok ekonomi. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid