KRAKSAAN, Radar Bromo - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo mendata perpustakaan sekolah. Pendataan ini sebagai upaya memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan.
Sebanyak 150 lembaga perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, ambil bagian.
Selama proses pendataan, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari Dispersip. Ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) sekaligus mendorong terwujudnya perpustakaan sekolah yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Perpustakaan Dispersip Nurul Yaqin menegaskan, data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pengembangan literasi di daerah. Kata dia, data akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perpustakaan sekolah. Mulai dari jumlah koleksi buku, sumber daya manusia hingga sarana-prasarana pendukung.
"Tanpa data, kami tidak mengetahui kondisi ril perpustakaan sekolah. Pendataan ini penting untuk memastikan program seperti bantuan buku, pelatihan pustakawan, dan akreditasi dapat tepat sasaran," ujarnya.
Nurul menjelaskan, pendataan ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sekolah dan madrasah.
Selain itu, pendataan menjadi tahapan penting dalam proses penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) bagi lembaga pendidikan.
"Tujuannya untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai jumlah perpustakaan atau lembaga negeri/swasta yang memiliki perpustakaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas data kelembagaan perpustakaan, terwujudnya portal satu data perpustakaan serta upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Probolinggo," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dispersip Ulfiningtyas menekankan bahwa perpustakaan sekolah memiliki posisi yang sangat vital dalam mendukung proses pendidikan. Bukan sekadar tempat menyimpan buku, tetapi menjadi pusat aktivitas literasi yang berperan membentuk karakter dan pola pikir peserta didik.
"Perpustakaan sekolah adalah jantung literasi di lingkungan pendidikan. Melalui perpustakaan, siswa belajar mencari informasi, mengembangkan minat baca dan membangun budaya berpikir kritis,” bebernya.
“Namun semua itu hanya bisa berjalan optimal jika perpustakaan terdata dengan baik, memiliki identitas resmi, dan memenuhi standar pengelolaan," katanya.
Ulfi kembali menegaskan pentingnya validitas data dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, tanpa data yang lengkap dan akurat, berbagai program pembinaan perpustakaan berpotensi tidak berjalan maksimal.
"Data yang akurat adalah dasar kebijakan yang tepat. Tanpa data, kita tidak mengetahui jumlah perpustakaan sekolah, koleksi buku, kondisi SDM maupun sarana prasarana. Akibatnya, program bantuan buku, pelatihan pustakawan dan pendampingan akreditasi tidak bisa menyasar secara tepat," jelasnya.
Lebih lanjut, Ulfi berharap seluruh perpustakaan sekolah di Kabupaten Probolinggo dapat masuk dalam basis data nasional melalui proses pendataan yang sedang dilakukan. Dengan demikian, peluang memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat maupun daerah akan semakin terbuka.
"Melalui pendataan ini kami berharap seluruh perpustakaan sekolah di Kabupaten Probolinggo terdata secara lengkap dan valid dalam sistem nasional.
Sekolah yang belum memiliki NPP dapat segera memprosesnya sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan program dari Perpustakaan Nasional RI maupun pemerintah daerah," terangnya.
Ia juga mengingatkan para kepala sekolah dan pengelola perpustakaan agar tidak memandang proses pendataan sebagai rutinitas administrasi semata. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas literasi di sekolah.
"Saya yakin dengan komitmen kepala sekolah dan pengelola perpustakaan, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Jangan anggap ini beban administrasi, tetapi sebagai langkah awal agar perpustakaan sekolah kita masuk dalam peta nasional dan mendapatkan dukungan yang lebih besar," jelasnya.
Melalui pendataan yang komprehensif ini, Dispersip Kabupaten Probolinggo berharap ekosistem literasi sekolah semakin berkembang. Dengan dukungan data yang kuat, berbagai program peningkatan kualitas perpustakaan dapat dirancang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi penggerak tumbuhnya budaya membaca di kalangan generasi muda. (mu/fun)
Editor : Moch Vikry Romadhoni